Network
"Sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.
Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ingkar Janji Berantas Kasus Mafia Minyak, MAKI Akan Gugat Praperadilan Menteri Perdagangan
Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.
Ditambahkan Hasto, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat.
Baca Juga: Partai Ummat Lakukan Pelantikan Pengurus DPD Kota Bogor, H Ramlanto: Target Minimal 5 Kursi
Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI dan DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.
Mengingat pandemi virus corona masih berlangsung di Indonesia, Hasto menegaskan skala prioritas sekarang adalah menuntaskan Covid-19, belum lagi konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada Indonesia.
"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya.***
