Network
PORTAL LEBAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024, telah ditetapkan. Sehingga di tengah masyarakat diminta tidak muncul isu lain seperti upaya penundaan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu 10 April 2022.
Presiden Jokowi meminta jajaran kabinet menyuarakan kepada khalayak atau publik bahwa jadwal pemilu telah ditetapkan dan tidak berubah.
Baca Juga: Isu Penundaan Masih Marak, KPU Tetap Jalan Sesuai Jadwal Pemilu 2024
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Presiden Jokowi.
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu," tegasnya.
"Atau ada spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” pungkas Presiden Jokowi.
Baca Juga: PDI Perjuangan Tegas Menolak Tunda Pemilu 2024, Hasto: Setop Wacana Tidak Produktif Itu
Presiden sekaligus menerangkan setiap tahapan pemilu tahun 2024 telah akan dimulai di pertengahan bulan Juni tahun 2022 ini.
Hal itu, menurut Jokowi sesuai yang ada dalam Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyatakan, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan, sebelum hari pemungutan suara.
Selain itu, sebagai Kepala Negara Jokowi mebeberkan pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik.
Kedua lembaga resmi negara itu, akan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Pemerintah, dilansir PortalLebak.com dari setkab.go.id, akan membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada bersama KPU dan Bawaslu.
“Agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini, kita belum punya pengalaman serentak itu, betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” tegasnya.
Baca Juga: Ukraina Menangkis Serangan di Timur, Tapi Rusia Siap Menyerang Untuk Kuasai Mariupol
Presiden sekaligus mendorong anggota kabinet agar segera menyelesaikan payung hukum regulasi bagi pemilu dan pilkada serentak 2024.
Kepala negara meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar berkomunikasi dengan intens bersama DPR RI dan KPU.
“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” papar presiden.
Baca Juga: Mobil Formula E Garuda EV 22 Besutan Mahasiwa UNY Yogyakarta, Raih 3 Penghargaan di IIMS
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ada juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Harga BBM Jenis Pertamax ala Pertamina Mahal, Ini Perbandingan dengan Harga BBM di Luar Negeri
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.***
