Network
PORTAL LEBAK - Menambah panjang daftar saksi yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 12 orang kembali dipanggil yang menjadi saksi kasus dugaan korupsi suap Ade Yasin, Bupati Bogor non aktif diantaranya para pemborong atau bos proyek di Kabupaten Bogor.
Usai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati, jadi saksi kasus Ade Yasin, kini KPK memanggil 12 orang sebagai saksi yang diantaranya merupakan para pemborong atau bos proyek di Pemkab Bogor.
Berikut 12 orang nama saksi kasus Ade Yasin yang dipanggil KPK, diantaranya para bos proyek Pemkab Bogor, yaitu:
1. Direktur PT Rama Perkasa, Susilo
2. Direktur Utama PT Lambok Ulina, Bastian Sianturi
3. Kuasa KSO PT Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas, Hartanto Hoetomo
4. Direktur PT Nenci Citra Pratama, Nelse S
5. Direktur CV Arafah, M Hendri
6. Direktur CV Perdana Raya, Yusuf Sofian
7. Direktur CV Oryano, Maratu Liana
8. Direktur Utama PT Tureletto Batu Indah, Yosep Oscar Jawa Battu
9. Direktur CV Cipta Kesuma, Ma'arup Fitriyadi
Baca Juga: Ketua Kadin Kabupaten Bogor Dipanggil KPK, Tambah Daftar Panjang Saksi Kasus Korupsi Suap Ade Yasin
10. Karyawan PT Lambok Ulina, Makmur Hutapea;
11. Wiraswasta, Dedi Wandika
12. Pensiunan, Amhar Rawi.
"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ade Yasin)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media pada, Senin 30 Mei 2022.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021 untuk tersangka AY," tambah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Suap Ade Yasin Seret Puluhan Saksi Diperiksa KPK, Berikut Nama-namanya
Tim penyidik KPK juga terus mengonfirmasi saksi dalam proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang antara lain proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor.
Indikasi masalah proyek jalan alternatif Sentul-Pakansari atau proyek Cibinong a Beautiful City yang menelan Rp94 miliar menjadi sorotan, juga tak masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Bogor, dan juga suap kepada oknum BPK hingga total Rp1,9 miliar.
Adik kandung Rachmat Yasin ini akhirnya mengikuti jejak kakaknya tersandung dalam kasus korupsi suap Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama 7 tersangka yang telah ditetapkan KPK.
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin Dugaan Terkena Kasus Suap, Berikut Keterangan PLT Jubir KPK
Diketahui, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masa terakhir pemanggilan saksi Ketua Kamar dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati juga dua ajudan Bupati, Anisa Rizky Septiani dan Kiki Rizki Fauzi, dalam kasus dugaan korupsi suap Bupati Bogor non aktif Ade Yasin, pada Jumat kemarin, 27 Mei 2022 kemarin.
Selain Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checawati dan dua ajudan Bupati, KPK juga memanggil saksi Dede Sopian dan honorer di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Diva Medal Munggaran.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi suap Bupati Bogor non aktif Ade Yasin yang sudah ditahan KPK ini, menyeret sejumlah saksi hingga mencapai lebih 50 orang.
Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Lantik Beberapa Kepala Dinas, Berikut Arahannya Saat Pelantikan
KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap kepada BPK Jawa Barat dalam predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021, dan tertangkap pada 27 April 2022.
KPK kini terus melakukan penyelidikan maraton terhadap saksi-saksi kasus suap Ade Yasin tersebut.
Diketahui barang bukti berupa uang tunai dan transfer senilai Rp1 Miliar lebih untuk suap BPK agar mendapatkan predikat WTP.
Atas perbuatannya Ade Yasin dan kawan-kawan sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***
