Network
"Saya rasa mereka kaget karena kenaikan yang signifikan dan jangka waktu pembayaran yang sangat singkat,”
PORTAL LEBAK - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya direncanakan Rp 69 juta.
Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan, pihaknya membela kepentingan masyarakat dan berusaha mencari solusi terbaik terhadap biaya menunaikan ibadah haji tahun ini.
“Yang pasti, percayalah, Komisi VIII DPR selalu mendahulukan kepentingan masyarakat,” kata Kahfi dilansir PortalLebak.com dari dpr.go.id, Rabu 8 Februari 2023.
"Sehingga (para calon jemaah haji-Red) yang sudah menunggu 10-12 tahun semua bisa ke BPIH yang terjangkau," harap ketua Komisi VIII DPR ini.
Baca Juga: Kenaikan Biaya Ibadah Haji Ditolak Anggota Komisi VIII DPR Karena Memberatkan
Kahfi mengatakan biaya yang dibayarkan masyarakat saat ini adalah kebalikan dari tahun 2022 dan merasa bahwa meningkatkannya terlalu banyak akan sangat menyulitkan masyarakat.
“Karena kenaikan BPIH yang signifikan pada tahun 2022, 30 persen ditanggung jemaah, kemudian 70 persen oleh BPIH. Sekarang malah dibalik, 70 persen oleh jemaah, selanjutnya 30 persen ditanggung BPIH," paparnya.
"Saya rasa mereka kaget karena kenaikan yang signifikan dan jangka waktu pembayaran yang sangat singkat,” ucap Kahfi.
Baca Juga: Anggota DPR Nilai Negara Harus Mampu Tekan Biaya Haji yang Terus Naik, Ini Caranya
Cari Solusi Pembiayaan Haji
Karena itu, Kahfi mengatakan pihaknya dan pemerintah akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
Tujuannya untuk mengatur keberangkatan jemaah, tetapi juga keadilan dan keterjangkauan bagi jemaah yang datang.
“Selain karena kami telah melakukan kontak dengan Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memverifikasi biaya riil dari semua komponen keuangan yang diajukan pemerintah," nilai Kahfi.
Baca Juga: Usai Terbelit Kasus KDRT, Ferry Irawan Gugat Cerai Venna Melinda
"Apakah biaya riil benar-benar memenuhi rasionalisasi, Komisi VIII akan memutuskan bagaimana tinggi kita sebenarnya akan mendirikan BPIH," jelasnya.
Pada akhirnya, Kahfi malah berharap beban minimal pembiayaan haji ada di perbandingan 50:50.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong BPIH untuk melakukan inovasi investasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Baca Juga: Nasib Surya Paloh dan Partai NasDem Ditangan Megawati, Prabowo, LBP dan Presiden Jokowi
"Faktanya, saran kami adalah jika kami dapat memutuskan 50:50, jadi keduanya membayar 50 persen. Cara berinvestasi kita saat ini jelas tidak cukup," nilai Kahfi.
"Oleh karena itu kami mendorong BPKH untuk berinvestasi dengan cara-cara yang inovatif sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi jemaah kita, dan saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin mengurangi usulan BPIH mereka," tegasnya.***
