Network
TNI merangkul pengunjuk rasa di Rempang.
PORTAL LEBAK - Dalam beberapa hari terakhir, beredar video yang memperlihatkan Panglima TNI memberikan instruksi kepada komandan unit bawahannya dalam menangani aksi massa di kawasan Rempang, Kepulauan Riau.
Video ini tersebar luas di masyarakat karena pernyataan Panglima yang memerintahkan tentaranya untuk menangkap para pengunjuk rasa, di Pulau Rempang.
Menanggapi hal tersebut, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyebut ada kesalahpahaman opini masyarakat atas pernyataan tersebut karena konteksnya berbeda.
“Jika dilihat keseluruhan videonya, Panglima TNI menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di Rempang ini menimbulkan tindakan anarkis yang dapat membahayakan petugas dan masyarakat, oleh karena itu meminta semua pihak menahan diri.” kata Kapenuspen TNI.
Selain itu, Kapuspen TNI menyampaikan, Panglima TNI meminta kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat/senjata.
Untuk menjamin keamanan aksi protes Rempang adalah untuk menghindari adanya korban jiwa, maka lebih baik mengerahkan lebih banyak tentara daripada menggunakan peralatan yang berpotensi mematikan.
Baca Juga: Lowongan Perwira Karir atau PAPK TNI 2023, Ini Link dan Syarat Lengkapnya
“Komandan mengatakan untuk tidak menggunakan senjata tetapi mengerahkan personel untuk mengamankan protes," jelasnya.
Mengenai bahasa memohon belas kasihan, sebenarnya hanya bahasa prajurit, seperti yang disampaikan di forum prajurit, artinya setiap prajurit “merangkul” suatu komunitas untuk menghindari konfrontasi.
“Terkadang bahasa prajurit disalahartikan oleh orang yang mungkin belum familiar dengan gaya bicara prajurit,” lanjutnya.
Baca Juga: Senin 18 September 2023 Pagi, Berikut Harga emas Antam: Rp1,075 juta per gram
Namun Laksamana Muda Julius memahami salah tafsir tersebut, Panglima TNI sebenarnya tidak menyangka kebrutalan akan dibalas dengan kebrutalan, hanya mengambil hikmah dari banyaknya korban jiwa di kedua belah pihak, baik dikalangan perwira maupun di kalangan perwira, pasca konflik ini.
“Harus kita ingat dengan adanya konflik ini, kerugian pasti ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.***
