Network
PORTAL LEBAK - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan kasus suap di Badan Sar Nasional (Basarnas) yang melibatkan perwira tinggi aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI), akan digelar peradilan militer secara terbuka.
Kasus korupsi proyek alat deteksi reruntuhan di Basarnas, diduga melibatkan dua perwira tinggi aktif TNI dengan inisial (HA) mantan Kepala Basarnas (Kabasarnas) dan Perwira menengah inisial (ABC) mantan Koorsmin Kepala Basarnas.
Penanganan kasus korupsi di tubuh Basarnas ini, masih dikoordinasikan peradilan militer TNi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Juga: KPK Memeriksa Direktur Basarnas Terkait Dugaan Suap Pengadaan Truk
"Penyidikan di peradilan militer hingga penuntutan peradilan itu tak ada yang ditutup-tutupi. Peradilan Militer akan digelar secara terbuka, silahkan nanti ketika sidang, rekan-rekan media agar mengikuti perkembangannya, silahkan," pungkas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dilansir PortalLebak.com dari tni.mil.id.
Selanjutnya Panglima TNI menuturkan, bahwa adanya persepsi di kalangan publik yang selama ini menilai seolah-olah jika kasus militer diselesaikan secara militer, pasti ini dilindungi, ditutup-tutupi dan tidak boleh ada orang lain yang tahu.
"Enggak, sekarang (ditegaskan-Red) tidak ada seperti itu (ditutup-tutupi-Red), penyidikan pun silahkan dimonitor dan ditanyakan," pungkas panglima.
Baca Juga: Basarnas Kerahkan Dua Helikopter Turut Sukseskan PON XX di Papua
Seiring dengan pernyataan panglima, Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko, S.H., M.M., M.H. mengungkapkan juga perkembangan terkini penanganan kasus suap di Basarnas.
"Hingga saat ini TNI masih koordinasi ketat dengan KPK dan PPATK demi penelusuran aset yang bersangkutan (para tersangka-Red)," ungkap Marsda TNI Agung Handoko.
