Network
Namun alih-alih sadar, Sabar menilai Jokowi tak peduli semuanya itu demi ngotot dan nekad mendukung pasangan calon (Paslon) Prabowo/Gibran nomor urut 2.
"Bila nanti Presiden Jokowi ini diputuskan secara resmi telah melanggar konstitusi dan UU, maka Presiden Jokowi dipecat oleh Rakyat alias dilengserkan!" jelasnya.
"Dan ada kemungkinan besar Presiden Jokowi dipecat oleh Rakyat terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru tanggal 20 Oktober 2024, kenapa tidak?" pungkasnya.
Baca Juga: Air Sungai Cilemer Kabupaten Pandeglang Meluap, Babinsa Koramil 0111/Pagelaran Siaga Banjir
Kini, Prabowo Subianto (produk gagal reformasi) dan Gibran Rakabuming Raka (si Anak Haram Konstitusi), anaknya Jokowi sendiri menjadi Paslon Capres dan Cawapres dengan nomor urut 02. Lalu bagaimana bila Paslon 02 ini menang? Yang pasti legitimasi Pilpres 2024 akan dinilai sangat rendah. Apalagi nanti bila Presiden Jokowi sampai dipecat oleh Rakyat, atau dilengserkan.
"Maka Reformasi Jilid Ke-2 secara damai tahun 2024 akan terjadi, alhasil proses PENJERNIHAN & PEMBAHARUAN dari Reformasi 1998 akan bergulir seperti efek bola salju, 'snowball effect'. Dan Reformasi Jilid-2 berlansung secara damai. Pokoknya tidak lagi seperti yang terjadi pada Reformasi 1998 dulu. Reformasi 1998 yang diawali oleh terjadinya kekacauan ekonomi dan peristiwa tragedi kerusuhan besar.
Politisasi Bansos
Salah satu contoh tindakan Jokowi yang menyakitkan hati kita semua sebagai rakyat biasa, misalnya penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) saat ini lebih besar dibanding dana Bansos di saat pandemi Covid-19 sedang melanda. Padahal kini Indonesia tidak sedang mengalami Pandemik Covid 19 ataupun masalah ekonomi.
"Kenapa pula Bansos malah jadi tambah besar nilai rupiahnya ?? Ada apa ini ?? Ini jelas indikasi politisasi Bansos demi kepentingan Pemilu 2024 dari Jokowi dan kroni-kroninya," gugat Sabar.
