Network
PORTAL LEBAK - Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UGM, Arya Budi menilai PDI Perjuangan dan PKS berpotensi menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kecil peluangnya untuk bersatu.
"Iya, kalau di luar pemerintah, kemungkinan besar. Nah masalahnya di luar pemerintah, solidaritas di luar pemerintah kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai PDI Perjuangan dan PKS pada hakikatnya mempunyai logika masing-masing untuk menciptakan checks and balances guna membentuk pemerintahan yang demokratis.
Melalui mekanisme checks and balances tersebut, setiap lembaga negara dapat memantau dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga lainnya.
Hal ini sejalan dengan cita-cita reformasi dan UUD 1945 untuk membangun penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, jauh dari kesewenang-wenangan.
Arya juga menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bahwa minyak dan air tidak bisa bercampur.
Baca Juga: Presiden PKS Minta Banten Bisa Sumbang 80 Persen Kemenangan di Pemilu 2024
"Sebab kalau dilihat dari jarak ideologinya terlalu jauh, ibarat minyak dan air.
Nanti membingungkan dan rumit," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, kemungkinan besar kedua partai tersebut berada di luar pemerintahan dan beroperasi secara independen.
Kondisi ini juga bisa merugikan pemilih yang tidak memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Memasuki Masa Panen Raya, Pemprov Banten Pastikan Harga Beras Kembali Normal
"Sangat mungkin kedua partai ini berada di luar pemerintahan Namun mereka mengutarakan pendapatnya," ucapnya.
"Tentu saja, sebagai individu, mereka akan terus mengkritisi pemerintah dan memberikan jalan kepada pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran. Partai-partai tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari oposisi," jelas Arya.
Menurut dia, banyak motivasi untuk menjauh dari pemerintah, seperti ideologi dan kesamaan platform politik.
Baca Juga: Tayangan Perdana 'Dating Show' TREASURE jadi viral, Soalnya Ada Pemeran KDrama Wanita 'Terpanas'
“Akan berbanding terbalik jika PDI Perjuangan dan PKS berkuasa bersama. Mereka bisa dengan mudah bersatu, walaupun mereka punya kesenjangan ideologi yang besar," jelasnya.
”Aliansi kedua partai ini didorong oleh adanya platform politik berupa bagian dari proses pengembangan kebijakan publik. PDI Perjuangan dan PKS sangat berbeda ideologi dan sikap politiknya,” tutupnya.
Sebelumnya, pada Kamis 15 Februari 2034, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Partai berlambang banteng hidung putih itu siap bertarung sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjamin keseimbangan kekuasaan.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sentralisasi kekuasaan melahirkan kemungkinan terjadinya manipulasi, kekuasaan, dan kritik dalam konteks politik dan pelaksanaannya.
Oleh karena itu diperlukan checks and balances. Menurutnya, keluar dari pemerintahan merupakan sebuah tugas patriotik dan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan pasca pemilu tahun 2004 dan 2009.
“Saat PDI Perjuangan keluar dari pemerintahan pada tahun 2004 dan 2009, kami banyak yang mengapresiasi atas kontribusi kami terhadap peningkatan kualitas demokrasi," ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Jadi Negara Maju Lewat Tiga Periode Kepemimpinan
"Padahal, tugas di luar pemerintahan adalah tugas patriotik untuk melindungi kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lintas partai.***
