Network
"Karena bila Hak Angket DPR memutuskan dan menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak terbukti melanggar Konstitusi atau UUD 1945, UU Pemilu serta UU APBN, maka akibatnya Jokowi yang saat ini saya nilai sebagai perusak reformasi dan demokrasi malah akan semakin merajalela," tegas Sabar dengan penuh keyakinan.
Dan akibat selanjutnya, bila nanti tanggal 22 April 2024 sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu ulang dan juga dalam Pilkada Serentak 20024 pasti kumat lagi. Maksudnya, jika Jokowi sebagai presiden tidak dilumpuhkan ataupun dimakzulkan, Jokowi pasti kembali akan melakukan politik cawe-cawe di pemilu ulang, dan bahkan juga di Pilkada Serentak 2024 yang hari pencoblosannya tanggal 27 November 2024 nanti. Jokowi jadi semakin merusak Reformasi dan Demokrasi kita.
Kemudian Sabar menyatakan solusi sesungguhnya, tetap ada di tangan rakyat sebagai penentu demokrasi di tanah air.
Dukungan 80 persen rakyat, terhadap Hak Angket DPR, Jadi solusi yang sesungguhnya. Ada di tangan dan pundak rakyat itu sendiri, baik itu mantan pencoblos pasangan calon (paslon) 1, 3, 2, bahkan kaum golongan putih (Golput) dari 204 juta Pemilih.
"Bagaimana kita sesegera mungkin menaikkan dukungan rakyat menjadi 80 persen, dari jumlah 62 persen (Rakyat Dukung Hak Angket) yang terungkap pada survei akhir bulan Februari 2024 oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, bagaimana agar sesegera mungkin meningkat menjadi minimal 80 persen?" tanya Sabar.
"Jadi jumlah pendukung Hak Angket DPR masih kurang minimal 18 persen lagi. Ayo, kita semua sebagai pendukung Hak Angket DPR kembali bergerak jauh lebih giat dan militan lagi. Tujuannya, agar jumlah minimal 80 persen itu harus sesegera mungkin dicapai!" seru Sabar.
Baca Juga: Yuk! Jadikan Lebaran Kamu Tambah Berkesan Dengan Amplop Karakter Dari AbyNet
Menurut Sabar, diam bukanlah pilihan. Karena menurutnya, hanya ada satu kata, "Lawan Dinasti Politik Jokowi!" tegasnya.***
