PORTAL LEBAK - Direktur Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Umum Pajak (DJP) Nusa Tenggara Syamsinar mengatakan kasus MotoGP Mandalika adalah salah satu penggerak penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara.
“Perdagangan tetap terkait dengan sekuritas Mandalika (MotoGP).. Pertukarannya hanyalah persiapan, mereka sudah siap beberapa bulan yang lalu, dan sekarang mereka bisa melakukannya.
“Mungkin pajaknya baru terlihat bulan depan,” kata Syamsinar saat jumpa pers di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Baca Juga: Ditjen Pajak: Ini Cara TikTok Bayar Kewajiban, Hanya Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai PPN
Sektor komersial memberikan kontribusi sebesar 14,9% terhadap efisiensi pemungutan pajak di Nusa Tenggara.
Selanjutnya, sektor akomodasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni 56,35% seiring dengan dimulainya kembali aktivitas pariwisata.
Pemulihan juga terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,31% berkat peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
PajakBaca Juga: SMP Terpadu Al-Qudwah Pajak Bertutur 2023, Tumbukan Kesadaran Wajib Pajak
Secara total, DJP Nusa Tenggara menghimpun penerimaan perpajakan sebesar Rp 4,73 triliun hingga Oktober 2023, tumbuh secara tahunan sebesar 1,62% (year-on-year).
Capaian tersebut setara 72,94% dari target tahun ini sebesar Rp6,49 triliun. Syamsinar optimis target pemungutan pajak tahun ini bisa tercapai.
Hal ini sejalan dengan kinerja sektor administrasi pemerintahan sebagai penyumbang penerimaan pajak Nusa Tenggara terbesar menurut daerah yang biasanya meningkat pada tiga bulan terakhir tahun ini.
Baca Juga: Pemuda Budha Bertekad Menyukseskan Pemilu 2024
“Pendapatan kami sebagian besar berasal dari belanja pemerintah yang biasanya meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir, terutama pada bulan Desember yang realisasinya biasanya meningkat tiga kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Syamsinar.
Sektor administrasi pemerintahan menyumbang 40,3% terhadap penerimaan pajak Nusa Tenggara.
Kinerja tersebut ditopang oleh pengajuan PPN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) TA 2022 yang diajukan pada Januari 2023 serta perubahan pengajuan PPN sektoral dari konstruksi yang dibangun pasca PMK 59.***