Soal Invasi Rusia ke Ukraina, Kelompok Masyarakat Sipil Kritik Pengawas Berlian pada Kimberley Process KP

- 21 Juni 2022, 10:00 WIB
Sebuah berlian kuning 20,69 karat digambarkan selama presentasi resmi oleh produsen berlian Alrosa di Moskow, Rusia 13 Ferbuary 2019.
Sebuah berlian kuning 20,69 karat digambarkan selama presentasi resmi oleh produsen berlian Alrosa di Moskow, Rusia 13 Ferbuary 2019. /Foto: REUTERS/MAXIM SHEMETOV/

PORTAL LEBAK - Koalisi Masyarakat Sipil Kimberley Process, pada hari Senin 20 Juni 2022, mengkritik tajam para pengawas berlian global yang menolak membahas invasi Rusia ke Ukraina.

Pasalnya mereka menolak upaya membahas invasi Rusia ke Ukraina, pada pertemuan berlian konflik internasional minggu ini, yang dimulai di Botswana.

Sebuah silang pendapat mencuat dalam Kimberley Process (KP) - koalisi pemerintah, industri berlian dan koalisi payung yang mewakili masyarakat sipil.

Baca Juga: Penghasil Berlian Top Rusia, Gagalkan Upaya Barat Jual Berlian Untuk Biayai Perang Ukraina

Padahal seluruh koalisi ini dibuat untuk mencegah penggunaan permata atau berlian, untuk mendanai konflik, termasuk perang atas invasi produsen berlian Rusia ke Ukraina.

"Memang, keheningan KP atas krisis Ukraina menegaskan bahwa kami berhak untuk menantang klaim bahwa berlian konflik mewakili kurang dari 1 persen dari semua berlian yang beredar," ujar Michel Yoboué, koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kimberley Process.

Menjelang pertemuan minggu ini, Ukraina, Uni Eropa, Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan kelompok masyarakat sipil mendorong untuk membahas invasi Rusia di agenda.

Baca Juga: Berlian Hitam Misterius Disebut 'The Enigma' akan Dilelang Hingga Ratusan Miliar Rupiah

Mereka ingin memperluas definisi KP tentang berlian konflik menjadi termasuk aktor negara yang menggunakan batu berlian, untuk mendanai tindakan agresi.

Amerika Serikat dan Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap Alrosa Rusia, produsen berlian kasar terbesar di dunia, yang menyumbang sekitar 30 persen dari produksi global tahun lalu, dan sebagian milik negara.

Halaman:

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x