Network
PORTAL LEBAK - Pemerintah kabupaten Cianjur, Jawa Barat resmi melarang adanya kawin kontrak dalam bentuk apa pun di wilayah tersebut.
Larangan kawin kontrak ini dikukuhkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pencegahan Kawin Kontrak Di Kota Bunga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur, yang dikeluarkan pada Jumat 18 Juni 2021.
“Mudah–mudahan terbitnya perbup (kawin kontrak), bukan aksi seremonial hari ini saja. Yang paling penting yakni implementasinya, saya titip para camat, para kades ketua MUI, pak RT, RW Insyaalloh ini akan menjadi amal kebaikan,“ ujar Bupati Cianjur Herman Suherman.
Baca Juga: Vaksin AstraZeneca efektif melawan varian Covid-19 Varian Delta Asal India
Bupati didampingi Wakil Bupati Cianjur TB. Mulyana Syahrudin Saat Melaunching Perbup ini, disaksikan Forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) dari kecamatan Pacet, Cipanas dan Sukaresmi.
Hadir pula para kepala desa, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KUA, kepala Puskesmas dan ketua forum RW/RT se-kabupaten Cianjur.
Bupati menerangkan, isu kawin kontrak yang marak di kabupaten Cianjur, terkhusus di kecamatan Cipanas, Pacet, dan kecamatan Sukaresmi, belakangan ini sudah menjadi isu nasional.
Baca Juga: Arya Saloka dan Putranya Lalui Hari Ayah Sedunia, Netizen: Iih Gemees
Seperti PortalLebak.com kutip dari cianjurkab.go.id, Isu ini juga telah menjadi bahan pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektonik.
Sehingga bupati Cianjur menilai sangat tepat jika isu ini diangkat, dicari akar permasalahnnya dan dicarikan solusinya.
Pasalnya, hingga saat ini kawin kontrak yang ada di kabupaten Cianjur masih sering terjadi. Sehingga perlu dilakukan upaya larangan dan pencegahan.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pembuat Ijazah Palsu, Kliennya Mulai dari SD Hingga Sarjana S-2
"Larangan kawin kontrak, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di kabupaten cianjur," pungkas Herman.
Dia menilai, pencegahan melalui proses, cara, perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadi kawin kontrak.
"Lahirnya peraturan bupati tentang pencegahan kawin kontrak adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab moral kita, yang merupakan langkah antisipatif dan responsif sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak," tambahnya.
Baca Juga: Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Tempat Tidur Isolasi Telah 90 Persen Terisi
Pemerintah kabupaten Cianjur, menurut bupati, hadir di tengah-tengah masyarakat.
Pemkab Cianjut dalam meminimalisir dan mencegah kawin kontrak menjalankan berbagai strategi, diantaranya:
1. Sosialisasi yang masif tentang regulasi pencegahan kawin kontrak hingga menyentuh sasaran yang tepat,
2. Adanya koordinasi dan sinergitas dari unsur-unsur tekait dalam pencegahan kawin kontrak, terutama stakeholder yang berkompeten,
3. Meningkatkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kawin kontrak. Keempat : meningkatan kontrol dan kepedulian masyarakat terhadap kawin kontrak.
Baca Juga: Rayakan HUT 494 Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: Jakarta Harus Bangkit
Menurut Herman, langkah di atas semata-mata sebagai sebuah 'ikhtiar' untuk melindungi kehormatan kaum perempuan.
Hal ini, nilai Herman, sejalan dengan visi kabupaten cianjur – membangun cianjur manjur, yakni; mandiri-maju-religius dan berakhlak mulia.***
