Network
Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, dua negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata miliknya, telah membebaskan film tersebut dari pajak negara, membuat tiket lebih murah.
Namun, para kritikus mengatakan film tersebut memicu sentimen negatif terhadap populasi Muslim minoritas di negara itu.
Ketua Menteri Benggala Barat Mamta Banerjee telah melarangnya dari negara bagian "untuk menghindari insiden kebencian dan kekerasan," katanya, menyebutnya sebagai "cerita yang menyimpang."
Teater Tamil Nadu dan Asosiasi Pemilik Multipleks pada hari Minggu memblokir pemutaran film di negara bagian itu sebagai "tindakan pencegahan" untuk menjaga hukum dan ketertiban.
Namun, Pengadilan Tinggi Kerala telah menolak untuk memberlakukan larangan di negara bagian tempat pembuatan film tersebut, dengan mengatakan bahwa film tersebut "terinspirasi oleh peristiwa nyata".
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Gelombang 52 Tahun 2023 Telah Buka, Ini Update Terbarunya
Mahkamah Agung India dijadwalkan untuk mendengar banding terhadap perintah pengadilan tinggi minggu depan, atas film 'The Kerala Story'.***
