PORTAL LEBAK - Para ekonom dan tokoh ini mendesak pemerintah terapkan PSBB menyeluruh dan mempercepat vaksinasi Covid-19, dalam zoominari yang diadakan pada Jumat sore, 18 Juni 2021.
Dalam kesempatan dialog dengan Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof Mohammad Khusaini, Fadhil Hasan Co-Founder Narasi Institute, Pengkaji Kebijakan & Inovasi, IPMI Business School, Research Affiliate Harvard Kennedy School, Sidrotun Naim, PhD dan dr Widyastuti MKM, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Aviliani ekonom senior dan Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, secara daring.
Ekonom senior, Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan PSBB menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.
Baca Juga: Viral Video Fenomena Matahari Terbit Dari Utara, Pertanda Apakah? Ini Penjelasan BMKG
“Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi", ujar Fadhil Hasan yang juga Co-Founder Narasi Institute.
Fadhil mengkhawatirkan bahwa lonjakan kasus Covid 19 ulah varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.
“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resisi dapat terjadi di sepanjang 2021”, kata Fadhil Hasan.
Baca Juga: Innalillahi, Wan Abud 'Bahlul Ente' Meninggal Dunia, Kiki Fatmala: Selamat Jalan Partner Terbaik!
Fadhil menyarankan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid 19, pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB didaerah zona merah sebelum fasilitas kesehatan collaps dan keadaan semakin tidak terkontrol.
“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Covid 19”, ujar Fadhil.
Fadhil meminta program 3 T juga perlu kembali dilaksanakan secara serius, dan protokol kesehatan yang ketat perlu diberlakukan dengan sanksi yang lebih tegas.
Baca Juga: Sentra Vaksin Ramah Disabilitas di Yogyakarta Jadi Tempat Pertama dalam Program Vaksinasi Covid-19
“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup untuk sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan masa (pernikahan), kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mall, dan lain2. PSBB juga harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan tegas lagi.” Ujar Fadhil Hasan.
Menurut Fadhil Hasan, Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa PSBB selama dua minggu telah menimbulkan dampak negatif cukup signifikan bagi perkenomian nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu memitigasi kemungkinan ekonomi kembali tumbuh negatif pada triwulan berikutnya dengan asumsi pertumbuhan pada triwulan II akan berkisar 6%-7%. Krisis terutama terkait dengan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektifitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru Covid 19”, ungkap Fadhil Hasan.
Fadhil meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah panjang.
“Untuk mendukung terlaksananya program pemulihan ekonomi, BI harus lebih berperan lagi dengan menerapkan kebijakan moneter harus lebih akomodatif melalui skema burden sharing dan penurunan tingkat suku bunga untuk mendoromg pertumbuhan kredit’. Ujar Fadhil Hasan
Berbagai ekonom dan pakar kebijakan publik memberikan atensi besar terhadap lonjakan kasus Covid19 ulah varian delta.
Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof Mohammad Khusaini menyatakan lonjakan kasus COVID19 harus dievaluasi melalui pemerintah duduk bersama para pakar kesehatan dan ekonomi untuk menyeleraskan pemulihan kesehatan dan ekonomi.
“Pemerintah perlu evaluasi efektivitas kebijakan saat ini terutama ancaman lonjakan kasus yang dapat membuat ekonomi dapat kembali mengalami resesi” Ujar Khusaini.
Pengkaji Kebijakan & Inovasi, IPMI Business School, Research Affiliate Harvard Kennedy School, Sidrotun Naim, PhD menyatakan bahwa Indonesia gagal memanfaatkan waktu untuk antisipasi masuknya varian delta sehingga perlu test dan treacing yang lebih masif untuk kota-kota zona merah COVID 19.
“Test massal untuk kota seperti Jakarta harus segera dilakukan agar kita mengetahui sebagaimana varian delta sudah menginfeksi. Bila kita mengetahui kita bisa melakukan langkah antisipasi selanjutanya termasuk kebutuhan isolasi dan ketersedian tempat tidur di RS”, ujar Naim.
Sidratun Naim menduga bahwa varian delta COVID19 mengalami perlambatan sebaran di negara katulistiwa, namun tidak ada bukti bahwa varian delta tersebut tidak akan berkembang luas.
‘Ada indikasi bahwa varian delta bisa dihambat perkembangannya di Indonesia karena adanya persaingan mencari host dengan varian Indonesia”, ujar Naim.
Baca Juga: Pemekaran Cilangkahan Menjadi Kabupaten Terpisah Dari Lebak, Terus Digodok
Naim mengakui bahwa varian COVID19 Indonesia belum banyak diteliti oleh peneliti Indonesia, namun naim menduga varian Indonesia sejenis varian unik yang menyebar luas namun tidak ganas seperti halnya varian delta dari India.
“Hipotesa awal bahwa varian Indonesia mampu menghambat perkembangan varian delta, namun perlu diteliti lebih lanjut”, kata Naim.
dr Widyastuti MKM, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan PSBB Jakarta tidak mungkin sendirian bila PSBB mau diterapkan kembali.
Baca Juga: Gejala Virus Corona Delta 'Varian India' yang Masuk Indonesia, Lebih Menular dan Ganas
“Jika PSBB Jakarta dilakukan namun tidak diikuti pengetatan di daerah lain maka lonjakan virus tidak akan efektif” Ujar dr Widyastuti.
Aviliani, ekonom senior mengatakan untuk antisipasi pelemahan ekonomi akibat meluasnya varian delta maka pemerintah perlu melakukan fleksibilitas anggaran PEN.
“Perlu Bantuan sosial yang diperluas kembali, alokasi belanja kesehatan yang lebih besar, intinya perlu fleksibilitas anggaran PEN. Dengan begitu pelemahan ekonomi dapat kita kurangi”, ujar Aviliani.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi di Bogor Didampingi Gubernur Jabar dan Bupati Bogor, Ini Arahannya!
Aviliani mengusulkan sebaiknya pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk kota/wilayah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap ekonomi dan memiliki pasar besar.
“Vaksinasi massal terhadap 100 persen masyarakat yang tinggal di kota dengan pasar yang terbesar harus dituntaskan segera daripada vaksinasi seperti sekarang ini yang memulai dari lansia dan akhirnya baru mulai untuk usia diartas 18 tahun”, imbuh Aviliani.
Aviliani juga ingatkan bahwa vaksinasi gotong royong tidak perlu menunggu pemerintah, biarkan bekerja secara mekanisme market.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengingatkan pemerintah agar memfokuskan bantuan sosial khusus masyarakat bawah.
Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa lonjakan kasus Covid 19, memberi peringatan bahwa pemerintah harus kembali fokus pada penanganan kesehatan publik termasuk 3 T dan vaksinasi, dan masyarakat untuk menerapkan 5 M, serta para politisi untuk berhenti bermanuver dan membicarakan agenda politik 2024 dan berhenti melakukan berbagai pencitraan dan silaturahmi politik yang menganggu penanganan kasus Covid 19.
“Para Polisi mohon agenda pencitraan 2024 dihentikan dulu, karena bila kita lalai tangani varian delta, Covid akan tetap di 2024”, ujar Hidayat.***