PORTAL LEBAK - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama dengan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy dikabarkan telah membeli mobil dinas baru, namun hal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak di tengah kesulitan dalam masa pandemi Covid-19.
Pembelian kendaraan atau mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar seharga Rp2 miliar itu disebut tak lain untuk menunjang kegiatan operasional Gubernur dan Wagub Sumbar.
Terkait hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta maaf, khususnya kepada masyarakat Sumatera Barat dan rakyat Indonesia umumnya.
Baca Juga: Pangdam I Bukit Barisan Kunjungi Isoter Berikan Bantuan di Sumbar
“Mencermati isu mobil dinas kepala daerah Sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan menjadi perbincangan publik,” ujar Mahyeldi dalam keterangan pada Kamis, 19 Agustus 2021.
Dalam keterangannya, Mahyeldi juga mengatakan bahwa pembelian mobil dinas sudah dianggarkan sejak tahun 2020, di mana dirinya belum terpilih menjadi gubernur, dan penganggarannya pun diusulkan oleh DPRD sesuai prosedur.
Alasan penggantian dilakukan karena mobil dinas lama mengalami kerusakan dan menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. Dalam prosesnya, harga mobil lebih murah dari yang dianggarkan sekitar 40 persen.
Baca Juga: PLN Bangun 3 PLTM di Sumbar, Bali dan NTB Senilai Rp200 Miliar
Menurut Mahyeldi, mobil juga sudah dibeli dan digunakan lebih dari satu bulan lalu. Mobil digunakan untuk kegiatan ke daerah yang di antaranya dalam rangka koordinasi penanggulangan Covid-19, di mana 4 daerah di Sumbar masuk kategori PPKM Level 4.
Selanjutnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyerahkan pengalihan mobil dinas Gubernur menjadi mobil operasional penanganan Covid-19, sementara mobil lama segera dilelang. Dananya juga akan dialokasikan untuk penanganan pandemi.
“Sesuai arahan dari Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf al Jufri, maka untuk sementara waktu saya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Sultan B Najamudin Dukung Perubahan Status Provinsi Sumbar Menjadi Daerah Istimewa Minangkabau
“Sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua,” pungkasnya.***
Namun, polemik pengadaan kendaraan dinas itu pun menuai kritikan pedas dari Netizen lantaran dinilai telah menghamburkan anggaran negara di saat rakyat tengah kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.***