PORTAL LEBAK - Merujuk informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiisika (BMKG), potensi La Nina di Indonesia dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022, antisipasi dampak La Nina, BNPB tekankan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan daerah.
Pemerintah daerah maupun masyarakat untuk waspada dan mengantisipasi adanya potensi dampak La Nina di Indonesia.
Dari keterangan pers tertulis BNPB, dalam kurun waktu lima tahun terakhir frekuensi bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana Hidrometeorologi dengan kejadian mendominasi yaitu banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.
Baca Juga: Ini Gaya Mensos Tri Rismaharini di Dapur Umum, Bagi Korban Bencana Alam
"Kita sekarang tidak hanya berjuang melawan pandemi saja, tetapi juga bencana lainnya, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi," jelas Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito pada Jumat 29 Oktober 2021, dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina yang diselenggarakan secara daring.
Ganip menjelaskan ada 5 hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan jangka pendek dalam menghadapi dampak dari La Nina yang dapat menimbulkan beberapa kejadian bencana hidrometeorologi.
Pertama adalah dengan memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggelar apel kesiapsiagaan oleh segenap komponen di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Update Gempa M4,8 Karangasem dan Bangli di Bali, BNPB Himbau Warga Tetap Waspada
Selanjutnya pada level daerah diminta untuk menyiapkan rencana kontijensi (renkon) daerahnya masing-masing. BNPB telah menginstruksikan kepada BPBD untuk menyusun renkon dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Pemerintah juga dapat menyiapkan status siaga darurat di wilayahnya apabila diperlukan.
Upaya mitigasi bencana hidrometeorologi untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng, serta optimalisasi penguatan drainase.
Baca Juga: BNPB Bantu Pos PPKM Kabupaten Kepulauan Seribu 80.000 Masker dan Handsanitizer
Selain itu, BNPB meminta pemerintah daerah khusunya BPBD untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Salah satu edukasi yang dapat diberikan adalah apabila turun hujan dengan durasi lebih dari satu jam dan objek pada jarak pandang 30 meter sudah tidak terlihat, maka masyarakat di daerah lereng tebing dan sepanjang aliran sungai harus dievakuasi sementara.
Sementara untuk mitigasi jangka panjang, Ganip menjelaskan bahwa tata ruang harus sejalan dan sensitif dengan aspek kebencanaan.
BmkgBaca Juga: Isu Gelombang Panas Mendera Indonesia, BMKG Angkat Bicara
"Dalam hal tanah longsor misalnya, pemanfaatan lahan kritis sebagai tempat pemukiman tidak seharusnya dilakukan," ujar Ganip.
*Penguatan Peringatan Dini untuk Kurangi Dampak Bencana Hidrometeorologi*
BNPB telah memperkuat sistim peringatan dini banjir dan longsor dalam tingkat komunitas yang diperuntukkan sebagai _decision support system_ untuk membantu dalam pengambilan keputusan kapan masyarakat harus dievakuasi.
Baca Juga: Kepala BMKG: Ilmu Tradisional 'Titen' Milik Nelayan dalam Mencari Ikan dan Melaut Harus Ditinggalkan
Hingga saat ini, BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini. Alat tersebut akan terus ditambah mengingat luas wilayah dan potensi bencana di Indonesia. Dalam waktu dekat, di beberapa wilayah aliran sungai di Jawa Timur dan jawa Tengah akan dilakukan penambahan sebanyak 7 alat.
Partisipasi aktif dari unsur pentahelix (pemerintah, lembaga usaha, akademisi, masyarakat, dan media) sangat penting dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
Sinergi antara BMKG di hulu dengan BNPB dari sektor hilir dapat meningkatkan kekuatan peringatan dini untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko bencana. Peringatan dini tersebut juga menjadi dasar untuk tindakan tanggap darurat selanjutnya.
Baca Juga: BPBD Sebut Sebanyak 2.021 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Tanah Laut
Upaya kesiapsiagaan berbasis masyarakat juga perlu dilakukan. Masyarakat dapat secara mandiri memonitor peringatan dini melalui laman BMKG dan informasi daerah berpotensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor sampai level desa melalui https://inarisk2.bnpb.go.id/pencegahan/
Penetapan jalur evakuasi serta penetapan rambu daerah rawan bencana mutlak harus dilakukan.
Diseminasi infromasi peringatan dini melalui jejaring komunikasi berbasis komunitas turut mendukung penguatan sistim peringatan dini. Diseminasi dilakukan melalui surat, pesan singkat, WhatsApp group, maupun media sosial.
BNPB senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan relawan, komunitas, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Terakhir, media turut berperan penting untuk menyebarluaskan peringatan dini serta edukasi dan sosialisasi kepada khalayak yang lebih luas sehingga dapat mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat bencana hidrometeorologi.***