BKKBN Gandeng Kementerian PUPR Atasi Stunting Melalui Ketersediaan Air Bersih

- 25 Agustus 2021, 21:35 WIB
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo (kanan) bersinergi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), untuk percepatan pencegahan stunting, melalui ketersediaan air bersih, sanitasi dan rumah layak huni, Rabu (25/08/2021).
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo (kanan) bersinergi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), untuk percepatan pencegahan stunting, melalui ketersediaan air bersih, sanitasi dan rumah layak huni, Rabu (25/08/2021). /Foto: BKKBN/Handout Humas/

PORTAL LEBAK – Penanganan stunting melalui ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak terus digalakkan oleh pemerintah.

Stunting merupakan gagal tumbuh anak, akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan ibu sampai anak usia 24 bulan, hal ini menjadi problem tersendiri di tanah air.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugasi pemerintah untuk mengatasi stunting menilai, penyediaan air minum, sanitasi layak dan perubahan perilaku dapat mencegah stunting.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga, BKKBN Gandeng Bidan Sebagai Vaksinator

“Tak hanya soal gizi bayi, tak hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar," papar Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.

"Sehingga akses terhadap air bersih serta pelayanan sanitasi dasar adalah salah satu program prioritas nasional," tambahnya.

Oleh karena itu, BKKBN bersinergi dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) untuk percepatan pencegahan stunting.

Baca Juga: Kepala BKKBN Ditunjuk Langsung Presiden, Bertanggung Jawab Dalam Program Percepatan Penanganan Stunting

Seperti keterangan tertulis yang PortalLebak.com terima dari Humas BKKBN, salah cara yang dilakukan adalah pemenuhan rumah sehat lewat sanitasi dan air bersih.

Alhasil, dokter Hasto beraudiensi dan bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat penurunan stunting melaui pemetaan kegiatan sanitasi dan air minum, Rabu 25 Agustus 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan siap berkolaborasi bersama untuk penurunan stunting dengan BKKBN, khususnya penyediaan sanitasi dan air bersih.

Baca Juga: Panen Raya 150 Hektar di Serang Banten, Dompet Dhuafa-Baznas DKI Gandeng Gapoktan Bina Mulya

Kementerian PUPR akan memanfaatkan data keluarga beresiko stunting, dari PK21 untuk menentukan tempat dan fokus sasaran prioritas.

“Jika anak-anak Indonesia tidak mendapat air bersih dan sanitasi baik, berisiko stunting, ini harus dihindari. Pemerintah akan gencar menyediakan air bersih dan sanitasi," tutur Basuki.

“Pencegahan stunting melalui penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi adalah Program Prioritas Nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya," tambahnya.

Baca Juga: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Diresmikan, Jasa Marga: Dua Minggu Beroperasi dengan Tarif Nol Rupiah

Terpenuhinya fasilitas itu dinilai Basuki, berpengaruh atas penurunan stunting di Indonesia, khususnya terkait asupan gizi yang diterima tubuh pada anak.

Selanjutnya, Basuki menjelaskan, pencegahan stunting dalam bidang air minum dibagi menjadi dua program.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya.

Baca Juga: Viral Video Disuntik Vaksin Kosong, Wanita Berhijab Ini Protes Hingga Diulang Suntikan Kedua Kali

Program Pamsimas akan mencegah stunting melalui pengaruh tidak langsung, dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak juga perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pamsimas dikerjakan melalui penyediaan akses air minum aman melalui uji kualitas air, penyediaan sanitasi untuk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Termasuk di dalamnya perubahan perilaku dengan mengadopsi gaya hidup bersih sehat, seperti gerakan cuci tangan pakai sabun.

Baca Juga: Thailand Mendesak Wanita Hamil Divaksinasi, Karena Risiko Llebih Tinggi Terpapar Covid-19

Intervensi sensitif ini berpengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting. Atas kolaborasi ini, dokter Hasto berterima kasih kepada Menteri PUPR.

“Saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan baik Menteri PUPR beserta jajaran untuk kolaborasi dalam rangka percepatan pencegahan stunting," katanya.

"Segera dokumen pemanfaatan data hasil PK21 dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Kementerian PUPR agar dapat sasaran program dan kegiatan diselaraskan,” imbuh dokter Hasto.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Minta Maaf Kepada Menko Luhut Pandjaitan dan Warga Tapanuli, Budhi Sarwono Siap Dikutuk

Secara nasional, angka prevalensi stunting saat ini masih di angka 27,6 persen. Pemerintah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting harus turun di angka 14 persen.

“BKKBN tengah mengolah hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), satu aspek yang ingin dijaring yakni terkait faktor dekat dan faktor jauh penyebab stunting," tuturnya.

"Aspek itu diantaranya merupakan pemenuhan sanitasi, penyediaan rumah Layak huni serta penyediaan air bersih”, tutup dokter Hasto.***

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x