Network
PORTAL LEBAK - Pemerintah melalui Kementerian tenaga kerja (Kemnaker) akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi, yang tersebar di 514 kota/kabupaten.
Hal ini menjadi Kabar baik bagi pekerja/buruh sektor formal yang terdampak Pandemi Covid-19.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menejlaskan kebijakan perluasan penerima BSU ini.
Baca Juga: Cek 8 Tipe Karyawan Tidak Termasuk Penerima BSU Subsidi Gaji Rp1,2 Juta
Keputusan ini diambil kemnaker karena terdapat sisa anggaran dan telah berkoordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan, sehingga cakupan penerima Program BSU diperluas.
"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja," ungkap Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.
"Anggaran telah ada penetapan dan Komite PEN memberikan untuk Program BSU sebesar Rp.8,7 Triliun bagi 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi Covid-19," tambahnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Siap Salurkan BSU, Kementerian Ketenagakerjaan Seleksi Data Ganda Pekerja
Seperti PotalLebak.com lansir dari Instagram @kemnaker, Indah menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 28 September 2021 lalu.
Realisasi dan progres program BSU, dinyatakan Indah, saat ini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh.
Adapun alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun, sehingga kinerja ini dilaporka kemnaker ke DPR.
Baca Juga: Petugas Gabungan Sidak Warga Binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung Antisipasi Peredaran Narkoba
"Alhamdulillah per hari ini (28 September 2021-Red) alami progress signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," pungkas Putri.
Data calon penerima BSU yang diterima kemenaker adalah 8.508.527 calon penerima.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, terdapat 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau sudah menerima bantuan sosial lain.
Baca Juga: Yuk Pasang 10 Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 di Link Ini
Data itu kemudian dinilai tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.
“Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU,” jelas Dirjen Putri.
Pada tahun 2021, Program BSU akan dituntaskan dan seluruhnya tersalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat, hingga akhir Oktober 2021 nanti.
Baca Juga: RSUD NTB Ditunjuk Sebagai Penyedia Layanan Medis di Ajang World Superbike
Ini sesuai peraturan menteri tenaga kerja Nomor 16 Tahun 2021, sesuai arahan Menaker, Ida Fauziyah.***
