Network
PORTAL LEBAK - Harga kebutuhan pokok, termasuk harga minyak goreng naik tinggi, dinilai menambah beban rakyat di masa pandemi Covid-19.
Karena itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.
Puan juga mengendorse PT Industri Nabati Lestari (INL) yang mengeluarkan brand minyak goreng ekonomis seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerinah.
Baca Juga: Puan Maharani: Tindak Tegas Fasilitas Kesehatan yang 'Akali' Harga Tes PCR
“Beberapa kebutuhan pokok seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu," kata Puan Maharani, dikutip PortalLebak.Com dari laman resmi DPR RI, Minggu, 9 Januari 2022.
"Bahkan minyak goreng pun juga masih mahal meski pemerintah sudah memberi acuan harga Rp14.000 per liter,” tambah Puan Mahrani.
Untuk itu, politisi PDI-Perjuangan itu meminta Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera merealisasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan harga.
Baca Juga: Demi Kontrol Harga Minyak Goreng Mendag Muhammad Lutfi Usul Subsidi dengan Dana BPDPKS
“Segera kendalikan harga-harga kebutuhan pokok agar dapat mengurangi beban rakyat,” katanya.
Puan Maharani menyoroti harga minyak goreng saat ini yang masih berkisar Rp20 ribu per liter di pasaran.
Ia meminta pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata.
“Stok minyak subisidi masih sangat langka di pasaran, baik pasar tradisonal maupun ritel, sehingga warga masih belum merasakan program tersebut,” ungkap Puan.
“Penyaluran minyak murah bersubsidi juga harus merata di seluruh daerah sehingga dapat dirasakan oleh rakyat,” katanya, melanjutkan.
Baca Juga: Mendag Lutfi Perluas Operasi ke Pasar Tradisional, Stok Minyak Goreng Saat Ini 11 Juta Liter
Putri Megawati Soekarnoputri itu pun mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) bagi Pemda dalam penyaluran subsidi minyak goreng murah bersubsidi.
Puan mengaku pihaknya mendukung Pemnda untuk menggelar sebanyak mungkin operasi minyak goreng.
“Kami juga mendukung Pemda menggelar sebanyak mungkin operasi minyak goreng agar dapat membantu masyarakat, khususnya warga kelas menengah ke bawah yang perekonomiannya belum stabil dampak Pandemi Covid-19,” katanya.
“Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,” katanya, menambahkan.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti Malaysia yang dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik.
Sebagaimana diberitakan, Malaysia menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogramnya untuk kemasan sederhana.
Selanjutnya, Puan Maharani berharap agar pemerintah bisa memberikan subsidi untuk rakyat terkait harga minyak goreng.
“Kita juga berharap agar Pemerintah bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Pemerintah harus mampu menstabilkan harga pangan. Dengan begitu, beban rakyat akan terbantu,” katanya.
Baca Juga: Pendekar Srikandi Ditpamobvit Polda Banten Bagikan Ratusan Masker dan Paket Sembako di Baros
Tak hanya itu, wanita pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga mendukung langkah anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit.
INL diketahui mengeluarkan brand minyak goreng ekonomis seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerinah. Puan menilai, brand minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah.
Diketahui bahwa pemerintah menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani: Cucu Proklamator Soekarno, Bacakan Teks Proklamasi di HUT Ke-76 RI
“Namun harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Puan.
"Saya yakin brand ini tidak akan kalah dengan merek-merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter akan segera diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat melalui pasar yang telah ditunjuk.***
