Network
PORTAL LEBAK - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggungat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Karena Ketua DPR Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua DPR tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.
Surat Puan Maharani sebagai Ketua DPR itu dengan nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI.
Baca Juga: Ulama Madinah Sindir Kebiasaan Jamaah Indonesia Suka Selfie Hingga Tidak Sungguh-sungguh Berdoa
Dari 16 orang itu ternyata ditemukan 2 orang calon Anggota BPK yang diduga tidak memenuhi persyaratan yaitu; Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.
Berdasarkan data yang MAKI terima melalui koordinatornya Bonyamin Saiman, riwayat hidup Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3-10-2017 hingga 20-12-2019 yang bersangkutan adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III).
Otomatis Noyman merupakan pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA).
Sedangkan Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
