Network
Kebijakan yang betul adalah, misalnya membangun Sistem Transportasi Massal
PORTAL LEBAK - Usul Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, agar Presiden Jokowi memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi 70 juta pengguna motor, dikritik oleh Penasehat Dulur Ganjar Pranowo (DGP), Sabar Mangadoe.
Pasalnya, Sabar Mangadoe menilai, berdasarkan pengalaman riil 32 tahun Rejim Otoriter orde baru (Orba) dan 10 tahun Rejim Mangkraak.
Terbukti kebijakan subsidi BBM adalah perangkap dan jebakan Batman bagi keuangan negara, yang ujung-ujungnya merugikan kepentingan dari rakyat itu sendiri, terutama kalangan masyarakat bawah.
Baca Juga: Wulan Jameela Sebagai Anggota DPR, Kritisi Kebijakan Konversi Gas Subsidi ke Kompor Listrik
Karena keuangan negara yang masih terbatas malah jadi banyak tergerus oleh kebijakan subsidi BBM ini.
Sehingga akibatnya alokasi dana negara untuk khususnya meningkatkan perekonomian mereka menjadi sedikit.
"Kebijakan yang betul adalah, misalnya membangun Sistem Transportasi Massal yang terpadu di semua perkotaan di seluruh pelosok Nusantara," tegas Sabar Mangadoe, seperti PortalLebak.com kutip dari keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah: Harga BBM Disesuaikan, Kemenaker Sebar Bantuan Subsidi Upah BSU
Transportasi massal, yang harus digeber menurut Sabar yakni pembangunan trasportasi baik dari sisi moda darat maupun laut.
Pemerintah juga diharapkan membangun Sistem Energi Nasional yang komprehensif dan Terpadu bersumber dari banyak jenis energi, terutama Energi Terbarukan.
Pedesaan Indonesia Berlimpah Biomass
"Misalnya subsidi Gas 3 Kg (Gas Melon-Red) itu sesungguhnya tidak terlalu dibutuhkan untuk ekonomi di banyak pedesaan. Sebagian dapat diganti oleh Energi Gasifier Biomass," ungkap Sabar.
Karena biomass yang berasal dari hasil pertanian maupun perternakan, dinilai Sabar Mangadoe, sangat berlimpah tersedia di pelosok 75 ribuan pedesaan kita.
Gas yang dihasilkan dari proses gassifier, masukkan ke dalam tabung Liquid Petrolium Gas (LPG) seperti yang sudah lama diterapkan di negara China dan India. Bahkan kelebihan gas biomass di pedesaan ini dapat dijual keluar desa.
Hati-Hati Politik Populis Mirip PKS
"Usulan Cak Imin/PKB ke Presiden Jokowi agar memberi Subsidi BBM untuk 70 jutaan motor, sangat bersifat politis populis semata," nilai Sabar.
Baca Juga: MLTR Batal Tutup Tur Asia 2022 di Bandung, Pindah ke Jakarta dengan Kenaikan Harga Tiket
Dia menilai beberapa usulan Cak Imin tersebut diatas hanya semata-mata demi keuntungan dan syahwat politik PKB, bukan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang sesungguhnya.
"Modus politickling yang bersifat populis semata, yang mirip-mirip dengan kampanye modus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya menjanjikan Biaya bikin SIM dan Biaya Pajak motor di-Gratis-kan," ucapnya.
"Itu kan hanya merupakan janji yang hanya enak untuk didengar, tapi pada prakteknya hanya Nol Besar, sehingga kita semua, terutama kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah perlu sangat berhati-hati terhadap segala jenis praktek kampanye politik populis di masa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ini," tandas Sabar Mangadoe.***
