Network
PORTAL LEBAK - Perwira Operasi (Sops) Polri berencana melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 mulai 17 Oktober 2023.
Kepala Analisis dan Evaluasi (Anev) Sops Polri Kombes Pol. M Firman, mengungkapkan hal itu, dalam dialog publik bertajuk “Pemilihan Presiden 2024: Memperkuat pemilu yang damai dan demokratis menuju Indonesia Maju”, yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Rabu.
Pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober.
Baca Juga: Korlantas Polri Soroti Rute Kedua Arah Mudik, Sebelum Operasi Ketupat Digelar pada 2023
Firman menjelaskan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 diperkirakan akan berlangsung selama 222 hari, dengan melibatkan 434.197 personel dari Polri hingga pangkat Polda.
“Jumlah pasukan yang dikerahkan akan dihitung ulang tergantung karakteristik kerawanan masing-masing kepolisian daerah,” ujarnya.
Kabag Operasi Perdamaian Cartenz 2022 menjelaskan, operasi pengamanan pemilu (Operasi Mantap Brata) dilakukan dengan konsep integrasi antara Polri dengan seluruh pemangku kepentingan serta integrasi antara operasi kepolisian dan operasi kepolisian.
Baca Juga: Hari Ketujuh Operasi Patuh, Polisi Tindak 57 Ribu Lebih Pelanggar Lalu Lintas
Ia mengatakan, penetapan prioritas 1 dan prioritas 2 didasarkan pada kerawanan gangguan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang meliputi 12 polda.
merupakan prioritas utama, prioritas 1 merupakan prioritas yang sangat rentan. Sedangkan prioritas 2 Polda rawan ada 22 orang.
Ada 12 daerah prioritas polri yaitu Polda Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, Metro Jaya, Sumut, Sulut, dan Polda Papua.
Baca Juga: Anggota TNI Diserang Warga Akibat Senggolan Mobil di Jakarta Timur: 4 pelaku ditangkap, 4 kabur
“Operasi Mantap Brata bertujuan untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu 2024,” kata Firman seperti dilansir PortalLebak.com dari Antara.
Turut hadir dalam dialog publik tersebut Presiden KPU Hasyim Asy'ari, Presiden Bawaslu Rahmat Bagja dan Guru Besar FISIP Universitas Nasional, Prof. Lely Arrianie.
Kepala Departemen Multimedia Departemen Humas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko menambahkan, operasi diskusi ini merupakan salah satu upaya Polri mendinginkan sistem jelang pemilu 2024.
“Tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan Polri, untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang damai,” kata Gatot.***
