Network
PORTAL LEBAK - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengampanyekan slogan "ASN Pilih Netral" sebagai harapan dan komitmen netralitas serta integritas ASN khususnya pada Pemilu Serentak 2024.
"Ini diharapkan menjadi gerakan serta bagian dari komitmen netralitas dan integritas ASN yang perlu terus-menerus diingatkan dan dijaga bersama," kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Agus mengatakan peluncuran slogan "ASN Pilih Netral" itu ditandai dengan logo, poster, dan Twibbon yang dapat diunduh dari tautan bit.ly/ASNpilihNETRAL.
Baca Juga: Menpan RB sebut Pemerintah siapkan insentif Buat ASN Yang Mengawali pindah tugas ke IKN
Dia mengimbau seluruh ASN mengunggah slogan tersebut diunggah di akun media sosial masing-masing.
Satu Cara Mengarahkan Korupsi Menurut Agus, Logo, Poster, dan Twibbon “ASN Pilih Netral” bukan sekedar simbol tapi juga simbol komitmen nyata ASN untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis dengan kepentingan yang beragam.
“Berhentilah melanggar netralitas dan semoga ASN semakin profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat luas,” tegas Agus.
Baca Juga: RUU ASN Telah Disetujui Menteri PANRB, Tak Ada Pemecatan Besar-besaran Tenaga Honorer
KASN sebagai lembaga pemantau independen berharap berbagai pelanggaran yang terjadi di birokrasi, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan perangkat daerah dapat dikurangi.
KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN pada periode 2020-2022 sebanyak 1.678 kasus.
Berdasarkan data KASN, terdapat pelanggaran netralitas yang bertujuan menghabiskan sumber daya birokrasi, baik dalam bentuk dukungan program, sarana dan prasarana, maupun untuk mengusung calon tertentu.
Dihadapkan dengan kondisi tersebut, KASN tetap berpartisipasi melaksanakan tugas pengawasan netralitas dengan pendekatan pencegahan, perlindungan ASN, serta mendorong aktivasi pengawasan internal setiap instansi pemerintah.
Baca Juga: Anies Baswedann dan Kapten Timnas AMIN Bahas Jurus Politik Bareng Surya Paloh
KASN mengingatkan bahwa dinamika Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan diwarnai dengan berbagai kepentingan politik terkait kontes politik lima tahunan tersebut.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian prosesi Pemilu 2024 sangat rawan dengan pelanggaran netralitas," ujar Agus.***
