Network
PORTAL LEBAK - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Capres Ganjar Pranowo untuk menanyakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, terkait soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ya tentu harus ditanyakan pada Menkopolhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud Md-red) yang menangani polhukam,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Menurutnya, pemerintahan bersifat kolektif kolegial, tetapi masing-masing menteri memiliki tanggung jawab.
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Titip Surat buat Prabowo Subianto Dititipkan ke Gibran Rakabuming Raka
"Yang bertanggungjawab urusan hukum itu siapa? Menko Polhukam. Misalnya tanya Menko Polhukam Mahfud," ujar Dori, saat ditemui saya usai konferensi pers.
.
Pak Dori mengatakan, kinerja Pak Mahfud sebagai Menteri Politik dan Hukum membuat ia tidak mungkin menjadi calon wakil presiden (Kawapress) Pak Ganjar Pranowo.
“Pak Mahd diundang sebagai calon wakil presiden karena dinilai mempunyai prestasi yang berjasa. Apakah begitu? Jika tidak berhasil, mustahil ia bisa menjadi calon wakil presiden.
Baca Juga: Partai Golkar Sebenarnya undang Gibran Rakabuming Raka di acara HUT ke 59
“Jadi buat apa diundang kalau sepertinya kamu tidak punya rekam jejak?" kata Doli.
Ia berpendapat, pasangan calon, partai politik, dan koalisi harus mengedepankan visi, misi, dan program agar masyarakat dapat mengetahui pasangan calon mana yang cocok memimpin Indonesia di masa depan.
