Network
KPU dan Bawaslu sebelumnya telah sepakat untuk tidak melakukan penghitungan suara pemilih pos dan KSK di Kuala Lumpur karena alasan integritas daftar pemilih dan untuk pemutakhiran daftar pemilih.
Dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan (coklit) Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilihan Umum Kuala Lumpur 2023, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12% pemilih yang ikut coklit dari total sekitar 490.000 orang dalam data calon pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang dianggap coklit.
Baca Juga: Pengamat: Jabat Tangan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto Bantah Pertanyaan Bias di Depan Umum
Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) berjumlah 18 orang.
Hasilnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) meningkat sekitar 50% di Kuala Lumpur.***
