Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sentralisasi kekuasaan melahirkan kemungkinan terjadinya manipulasi, kekuasaan, dan kritik dalam konteks politik dan pelaksanaannya.
Oleh karena itu diperlukan checks and balances. Menurutnya, keluar dari pemerintahan merupakan sebuah tugas patriotik dan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan pasca pemilu tahun 2004 dan 2009.
“Saat PDI Perjuangan keluar dari pemerintahan pada tahun 2004 dan 2009, kami banyak yang mengapresiasi atas kontribusi kami terhadap peningkatan kualitas demokrasi," ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Jadi Negara Maju Lewat Tiga Periode Kepemimpinan
"Padahal, tugas di luar pemerintahan adalah tugas patriotik untuk melindungi kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lintas partai.***