Pemilu 2024: Demokrasi Indonesia Nir Adab Etika dan Moral, Harus Segera Dibenahi

- 9 Maret 2024, 17:42 WIB
Caption foto: Dari kanan-kiri: Muhammad Rahmat Yananda (Co Founder Gerakan Bersama Indonesia), J.J. Rizal (Sejarahwan dari UI), Dharmaji Suradika (Tim Muda Paslon 03), Sudirman Said (Ketua Institut Harkat Negeri), Andhyta F. Utami (Founder & CEO Think Policy dan Co-Initiator Bijak Memilih).
Caption foto: Dari kanan-kiri: Muhammad Rahmat Yananda (Co Founder Gerakan Bersama Indonesia), J.J. Rizal (Sejarahwan dari UI), Dharmaji Suradika (Tim Muda Paslon 03), Sudirman Said (Ketua Institut Harkat Negeri), Andhyta F. Utami (Founder & CEO Think Policy dan Co-Initiator Bijak Memilih). /Foto: Portal Lebak/Dwi Christianto/

Sudirman Said yang juga Co Captain tim nasional (Timnas) Amin, meyakini demokrasi tidak akan melelahkan jika dilakukan dengan baik dan benar. Pasalnya, demokrasi saat ini sudah melelahkan, karena banyak tokoh yang melanggar hukum dan tidak peduli dengan etika dan moral.

“Jika hal ini dilakukan dengan melanggar etika dan melanggar hukum dengan mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan umum, maka akan melelahkan dan mahal,” jelas Sudirman Said, di sela-sela diskusi 'Pemilu Buruk, Akankah Demokrasi Terpuruk'.

Pembelajaran Demokrasi Harus Diperluas

Sementara itu Co-Initiator Bijak Memilih Andhyta Firselly utami menyatakan perjalanan demokrasi kita pada Pemilu 2024, berada di dalam ruang yang belum punya alat kontrol publik yang benar.

Baca Juga: Pilkada 2024, Rasiani Amelia: Kabupaten Lebak Butuh Figur Yang Cerdas dan Bermoral

"Apa mekanisme pertahanan demokrasi kita dari serangan kecurangan-kecurangan dan akhirnya memenangkan calon penguasa itu, di Pemilu 2024," tanya Andhyta.

"Makanya kalau untuk bijak memilih memang ini tuh perubahannya tuh (demokrasi-Red) jangka panjang dan sangat mendasar. Kita baru siap berdemokrasi kalau ngomongin tentang public policy of the day itu hal yang wajar sehari-hari," nilainya.

Andhyta pun mendorong agar pembahasan demokrasi dan kebijakan publik diajarkan dan masuk kurikulum, di sekolah-sekolah dan ruang terbuka masyarakat lainnya.

Baca Juga: KPU Bantah Kunci Perolehan Suara Ganjar Mahfud MD di Posisi 17 Persen di Pemilu 2024

Sehingga menurut Andhyta, ketika rakyat Indonesia diberikan kuasa untuk memilih (dalam pemilu-Red), harusnya mereka dapatenentukan siapa yang jadi pemimpin, yaitu berdasarkan pemahaman rakyat yang benar tentang demokrasi dan terhadap kebutuhan kepemimpinan di tanah air.***

Halaman:

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x