Network
PORTAL LEBAK - Ketua Institut Harkat Nasional (IHN) Sudirman Said sangat berharap seluruh elemen rakyat, mulai dari politisi, akademisi dan aktivis sosial, mampu mengoreksi buruknya demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya pada Pemilu 2024.
Menurut Sudirman Said, rakyat seolah masa bodo dengan kondisi demokrasi yang nir adab, etika dan moral, yang terjadi pada Pemilu 2024. Seperti ada ketidakberdayaan yang terjadi pada rakyat pemilik suara.
"Kok begini amat kita ini beberapa waktu kemarin tuh (Pemilu 2024), seperti orang yang sedang kesulian. Padahal tahu siapa yang nyuri, tapi nggak semua bisa buat apa-apa," ungkap Sudirman Said, kepada media, di Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024.
Baca Juga: Pemilu 2024: Pesta Demokrasi yang Harus Berlangsung Luber Jurdil, Dinikmati Seluruh WNI
"Saking kuatnya yang 'mencuri' (demokrasi-Red) itu dan kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu hampir tidak ada gunanya. Tapi yang saya syukuri ada forum semacam ini lahir, terdiri dari berbagai unsur kekuatan masyarakat sipil," tambahnya.
Keterlibatan politisi, akademisi dan entitas masyarakat sipil menurut Sudirman Said, mewarnai reaksi yang sehat, agar pendidikan demokrasi kembali digaungkan ke ruang publik.
"Kemarin tuh kita punya harapan begitu tinggi bahwa 2024 akan terjadi satu perubahan fundamental. Karena kita merasakan selama dua periode itu suasana bernegara kita mengalami kerusakan gitu ya korupsi merajalela, lembaga-lembaga kontrol dilumpuhkan, parlemen tidak berfungsi, KPK dilumpuhkan dan mengakibatkan saya melihatnya itu hampir-hampir berjalan tanpa rem," papar Sudirman.
Baca Juga: Bawaslu Tentang Film 'Dirty Vote': Kritik Hak Demokrasi, Kami Bekerja Sesuai UU
Sudirman Said yang juga Co Captain tim nasional (Timnas) Amin, meyakini demokrasi tidak akan melelahkan jika dilakukan dengan baik dan benar. Pasalnya, demokrasi saat ini sudah melelahkan, karena banyak tokoh yang melanggar hukum dan tidak peduli dengan etika dan moral.
“Jika hal ini dilakukan dengan melanggar etika dan melanggar hukum dengan mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan umum, maka akan melelahkan dan mahal,” jelas Sudirman Said, di sela-sela diskusi 'Pemilu Buruk, Akankah Demokrasi Terpuruk'.
Pembelajaran Demokrasi Harus Diperluas
Sementara itu Co-Initiator Bijak Memilih Andhyta Firselly utami menyatakan perjalanan demokrasi kita pada Pemilu 2024, berada di dalam ruang yang belum punya alat kontrol publik yang benar.
Baca Juga: Pilkada 2024, Rasiani Amelia: Kabupaten Lebak Butuh Figur Yang Cerdas dan Bermoral
"Apa mekanisme pertahanan demokrasi kita dari serangan kecurangan-kecurangan dan akhirnya memenangkan calon penguasa itu, di Pemilu 2024," tanya Andhyta.
"Makanya kalau untuk bijak memilih memang ini tuh perubahannya tuh (demokrasi-Red) jangka panjang dan sangat mendasar. Kita baru siap berdemokrasi kalau ngomongin tentang public policy of the day itu hal yang wajar sehari-hari," nilainya.
Andhyta pun mendorong agar pembahasan demokrasi dan kebijakan publik diajarkan dan masuk kurikulum, di sekolah-sekolah dan ruang terbuka masyarakat lainnya.
Baca Juga: KPU Bantah Kunci Perolehan Suara Ganjar Mahfud MD di Posisi 17 Persen di Pemilu 2024
Sehingga menurut Andhyta, ketika rakyat Indonesia diberikan kuasa untuk memilih (dalam pemilu-Red), harusnya mereka dapatenentukan siapa yang jadi pemimpin, yaitu berdasarkan pemahaman rakyat yang benar tentang demokrasi dan terhadap kebutuhan kepemimpinan di tanah air.***
