Bawaslu Tentang Film 'Dirty Vote': Kritik Hak Demokrasi, Kami Bekerja Sesuai UU

- 12 Februari 2024, 07:00 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). Bawaslu memetakan TPS rawan gangguan dengan tujuh indikator, antara lain 125.224 TPS dengan pemilih DPT tak memenuhi syarat, 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb), 38.595 TPS yang terdapat KPPS-nya merupakan pemilih dari luar domisili TPS tempat bertugas, 36.236 TPS berkendala jaringan internet, 21.947 TPS berada di dekat posko tim kampanye peserta pemilu,18.656 TPS berpotensi Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan 10. 794 TPS di wilayah rawan bencana alam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). Bawaslu memetakan TPS rawan gangguan dengan tujuh indikator, antara lain 125.224 TPS dengan pemilih DPT tak memenuhi syarat, 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb), 38.595 TPS yang terdapat KPPS-nya merupakan pemilih dari luar domisili TPS tempat bertugas, 36.236 TPS berkendala jaringan internet, 21.947 TPS berada di dekat posko tim kampanye peserta pemilu,18.656 TPS berpotensi Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan 10. 794 TPS di wilayah rawan bencana alam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. /ADITYA PRADANA PUTRA

PORTAL LEBAK - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menanggapi kritik yang ditujukan kepada lembaga tersebut dalam film dokumenter "Dirty Vote" yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono.

“Teman-teman kalau mengkritik Bawaslu silakan saja, Bawaslu tidak masalah selama kita menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan”, kata Ketua Bawaslu Indonesia Rahmat Bagja saat menjawab pertanyaan wartawan.
saat konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Bagja, sejauh ini Bawaslu RI dan pengawas pilkada sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dia menyerahkan seluruh penilaian kinerja Bawaslu kepada publik.

Baca Juga: Bawaslu DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu mendapatkan APK setelah ditertibkan

“Alhamdulillah, mohon kritik kami. Proses-proses yang sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses tersebut dianggap tidak akurat. Namun saat ini Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Bagja seperti dikutip PortalLebak.com dari Antara.

"Tapi itu juga tergantung masyarakat, pandangan masyarakat sangat diharapkan. Kita tidak bisa membentuk (mengontrol, catatan redaksi) pandangan masyarakat,” tambahnya.

Juga menghormati kebebasan berekspresi yang merupakan hak semua warga negara.

“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh konstitusi, dan hak serta kewajiban Bawaslu dijamin dan diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke 74 TPS di Pulau Belakangpadang Gunakan Mobil Jenazah Hingga Truk Sampah

Halaman:

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x