Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Satu pasal hilang dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Pasal yang hilang adalah ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 terkait minyak dan gas bumi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengakui, yang melakukan penghapusan adalah Sekretariat Negara (Setneg).
Baca Juga: Style Baru Cristiano Ronaldo, Mau Tiru?
Pasal 46 tersebut merupakan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Jokowi pada hari Rabu 14 Oktober 2020.
Namun, belakangan pasal tersebut dihapus dari naskah UU Cipta Kerja yang versi 1.187 halaman yang dikirimkan Setneg ke sejumlah organisasi masyarakat Islam.
Dini berkilah bahwa penghapusan tersebut bukan substansinya, melainkan kesalahan yang sifatnya administratif.
Baca Juga: Jarang Bersuara di Twitter, Banyak yang Terkejut Saat SBY Sampaikan Berita Duka
"Yang tidak boleh diubah itu substansi, dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo (salah ketik) dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam Rapat Panja Baleg DPR," kata Dini, dikutip PortalLebak.com dari Antara, Jumat 23 Oktober 2020.
