Network
PORTAL LEBAK - Kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, kembali menuai kritik keras. Kritik kali ini datang dari Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hasto menilai dari aspek legitimasi, kebijakan impor beras bertentangan karena upaya untuk menyejahterakan petani masuk dalam nilai Pancasila.
"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor (beras-Red). Sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi," pungkas Hasto.
Selain itu, dia menilai para pendiri bangsa khususnya Bung Karno menyampaikan, bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri, termasuk dalam hal pangan.
Baca Juga: Ini yang Terjadi Saat Kapolri Bertemu Wali Kota Solo Gibran
Baca Juga: Benarkan Bintang K-Pop BTS Jadi Duta Ajang Balap Formula E? Ini Faktanya
"Bung Karno pernah menyampaikan pidato singkat, intinya agar berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri," ujar Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', di Jakarta.
Seperti PortalLebak.com kutip dari Antara, Jumat 26 Maret 2021, Hasto menyatakan dengan meletakkan nasib di tangan sendiri, bangsa Indonesia akan berdiri kuat.
"Ini merupakan pernyataan politik, di mana kita punya suatu mental berdikari dan itu yang menjadi alasan mengapa Indonesia berdiri," papar Hasto.
Hasto berpandangan, dari aspek konstitusi pembentukan negara ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Baca Juga: Bareskrim Polri Konfirmasi, Terduga Penembak Laskar FPI Kecelakaan dan Tewas
Baca Juga: Gubenur Banten Tanya Kesiapan Tatap Muka Sekolah di Kabupaten Lebak
"Sangat jelas, termasuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," tegas Hasto.
"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," kata Hasto lagi.
Hasto memahami, meski PDI Perjuangan mengkritisi tentang impor beras, banyak yang menyebut partai berlambang banteng tersebut, sebagai partai pemerintah rasa oposisi.
Baca Juga: Rekayasa Energi Matahari Diperlukan Untuk Lawan Pemanasan Global
Baca Juga: 16 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Tiba di Tanah Air
"Yang disampaikan PDI Perjuangan dalam konteks berdemokrasi yang sehat," ujarnya.
Hasto pun menekankan, di konstitusi telah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat. Meski bumi, alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.***
