Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Presiden Jokowi Hingga 5,9 Persen Tahun 2023

PORTAL LEBAK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 antara 5,3-5,9 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, menyampaikan target capaian pertumbuhan ekonomi pemerintah ini, setelah menjalani Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 16 Februari 2022.

“Pertumbuhan ekonomi tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden Jokowi, kisarannya di 5,3-5,9 persen,” ungkap Menko Ekon Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Urgensi Pemindahan IKN Kurangi Beban Ekologis Pulau Jawa dan Demi Transformasi Ekonomi Nasional Terwujud

Target pertumbuhan ekonomi, menurut Airlangga, didukung unsusr konsumsi (sekitar lima persen) dan investasi (sekitar enam persen).

Target ini setara dengan angka sebelum pandemi Covid-19, serta ekspor (kisaran 6-7 persen) sejalan hilirisasi industri serta peningkatan permintaan global.

“Dari sisi belanja pemerintah memprioritaskan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial," papar Airlangga.

Baca Juga: Super Jet Air Buka Rute Baru Solo-Jakarta, Gibran Rakabuming Berharap Ekonomi Kota Solo Bangkit

Selain itu terdapat akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, serta ekonomi hijau yang diiringi insentif pendukung supaya ekonomi hijau terlaksana,” jelasnya.

Dari sisi suplai ekonomi, pemerintah akan bertumpu di sektor industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan-minum, dan sektor pertanian.

“Yang menjadi tantangan dikembalikan dalam pertumbuhan sektor industri pengolahan agar di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3-5,8 persen,” papar Menko Ekon.

Baca Juga: Cerita Ibu Rumah Tangga Mampu Mandiri Secara Ekonomi Sampai Raih Penghargaan Content Creator Terfavorit PRMN

Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan antara 5,3-5,9 persen, berdasarkan sejumlah pertimbangan, soal ketidakpastian pandemi Covid-19.

Termasuk adanya inflasi global di sejumlah negara, serta normalisasi kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga.

“Tahun 2023 diestimasi pertumbuhan ekonomi jadi lebih rendah dibandingkan 2022, sehingga dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Baca Juga: Ronaldo Kering Gol? Dia Buktikan Itu Omong Kosong, Saat United Bekuk Brighton

Selain itu, di Sidang Kabinet disepakati defisit fiskal di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2023, diperlukan berbagai reformasi struktural dan kebijakan, untuk mendorong investasi dan mesin pertumbuhan di luar APBN.

Terdapat enam agenda reformasi struktural dan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah, berikut PortalLebak.com rangkum dari setkab.go.id:

Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Akui Kesalahannya, Nyatakan di Penjara Dibantu Orang Kristen

1. Peningkatan kredit perbankan.
Salah satunya adalah melaui regulasi Peraturan OJK terkait relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu.

Perlunya penurunan pencadangan di sisi perbankan, karena potensi kredit di sektor perbankan masih tinggi.

Realisasi kredit perbankan, saat ini sedikit di atas 5 persen dibandingkan dana pihak ketiga yang 12 persen, sehingga masih ada ruang cukup tinggi.

Baca Juga: Harapan Bagi Pengidap AIDS: Wanita Pertama Dilaporkan Sembuh dari HIV Setelah Transplantasi Sel Induk

2. Peningkatan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Peningkatan investasi PMA dan PMDN di tahun 2023 didorong di level Rp1.800 triliun-Rp1.900 triliun, peningkatan daya saing dan OSS menjadi penting,” kata Airlangga.

3. Pengendalian inflasi di dalam negeri. Ini menjadi tantangan ke depan dan inflasi harus terus terjaga dan diperhatikan.

Baca Juga: Jenazah Dorce Gamalama Disalatkan Sebagai Laki-Laki, Dimakamkan Sesuai Protokol Covid-19

4. Peningkatan peran Bank Indonesia (BI) sebagai stabilisator harga di secondary market.

“Tahun 2023, diharapkan skema peran BI dikembalikan agar dapat menangani secondary market khususnya dalam surat berharga negara (SBN)," nilai Airlangga.

"Perbankan yang akan memberikan kredit tentu harus switch asset, artinya harus melepas daripada SBN,” pungkasnya.

Baca Juga: Pembalap Formula Satu F1 Asal Kanada Nicholas Latifi Sewa Pengawal Professinal Usai Diancam Dibunuh

5. Peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base yang didukung dengan percepatan administrasi tax reform.

6. Pencadangan anggaran. Dalama situasi saat ini, pemerintah perlu memiliki cadangan anggaran, jika terjadi varian-varian baru Covid-19, sehingga tetap memiliki kesiapan bantalan anggaran.***