Network
PORTAL LEBAK - Konflik agraria di Pulau Rempang berawal saat Badan Pengusaha (BP) Batam melakukan rencana merelokasi semua penduduk Rempang. Keputusan untuk mendukung rencana pengembangan investasi Rempang Eco City.
Tak ayal, Badan Pengusahaan (BP) Batam, menetapkan kawasan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023, dalam proyek Rempang Eco City.
Proyek Rempang Eco City didasari Peraturan Menko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Baca Juga: Ketua PBNU: Soal Rempang, Masyarakat Tak Bisa Jadi Korban Atas Nama Investasi
Kawasan pulau Rempang di Kepulauan Riau ini, diperkirakan akan menggaet investasi asing senilai Rp381 triliun, yang akan digarap sampai tahun 2080.
Dalam rencana pembangunannya, Pulau Rempang yang luasnya sekira 17.000 hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata.
Tujuannya mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan peningkatan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.
Baca Juga: Kapolri: BP Batam Siap Berikan Kompensasi kepada Masyarakat Rempang di Batam
Tujuh zona Rempang Eco City yang nanti akan dikembangkan antara lain zona industri, zona agro-wisata, zona pemukiman dan komersial,
