Network
PORTAL LEBAK - Badan Pengelola Hilir Minyak Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat program pengembangan distribusi bahan bakar minyak hingga tingkat harga (BBM) pada tahun 2024.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra di Jakarta, Minggu, mengatakan masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (3T) akan bisa menikmati harga BBM yang sebanding dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
“Program BBM Satu Harga merupakan program yang istimewa.
Melalui program ini saudara-saudara kita di wilayah 3T terpacu untuk meningkatkan perekonomiannya," kata Basuki.
Baca Juga: Menteri ESDM Resmikan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip, Bagian Kampanye Migas di Blok Cepu
“Jadi pembangunannya tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya saja, tapi kita membangun gerakan ekonomi dari daerah pinggiran atau periferal agar masyarakat bisa sejahtera,” paparnya.
Basuki menyatakan hal ini, di sela-sela Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat 1 Maret 2024.
Menurut Basuki, yang biasa disapa Tiko, proses pengembangan dispenser bahan bakar satu rak memiliki sejumlah tantangan.
Untuk itu, BPH Migas mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam permasalahan perizinan, lokasi dan mitra yang mumpuni dalam membangun dispenser BBM Satu Harga.
“Tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui.
diselesaikan untuk mencapai tujuan tahun ini. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menjalankan tugas tersebut,” ujarnya.
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, BPH Migas berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan akan langsung menghubungi calon mitra atau perwakilan PT Pertamina (Persero) yang berpusat di wilayah Sulawesi dan wilayah Maluku, sehingga program ini dapat terlaksana.
dalam waktu yang ditentukan.
Baca Juga: Satgas TMMD Ke 119 Kodim 0602 Serang Kebut Pengerjaan Jembatan Penghubung 2 Kabupaten
BPH Migas juga berharap pada pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera teratasi, termasuk mencari alternatif lokasi dan mitra yang cocok.
"Kalau distributor tidak bisa membangun rekanan atau lokasi, kami akan segera mencari penggantinya. Masalahnya bukan hanya distribusi energi, tapi juga hukum ekonomi," nilai Basuki.
"Karena distributor Investor tidak mau membangun kalau tidak ada pasar, kawasan ini akan tentu tidak berkembang secepat yang diharapkan oleh investor atau lingkungan masyarakat. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan secepat mungkin,” ujarnya.
Baca Juga: Reaksi Netizen di Weibo Viral: Ada Rumor Konyol Wonbin RIIZE dan Hyein NewJeans Berkencan
Saleh Abdurrahman, Anggota Komite Migas BPH, menambahkan seleksi yang ketat harus dilakukan dengan memperhatikan posisi dan kemampuan mitra alternatif agar tantangan serupa tidak terulang kembali.
"Kami berharap peran pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan. Khususnya mencari partner yang benar-benar mampu membangun distributor BBM Satu Harga," kata Saleh Abdurrahman.
Menurut Saleh, perlu adanya evaluasi yang matang terhadap partner yang terdaftar, agar ketika kita memilih partner tersebut, mereka bisa melanjutkannya.
"Kami akan terus mengembangkannya sistem distribusi. Jika tidak, hal ini akan terjadi, karena di beberapa daerah hasil yang telah lama ditunggu-tunggu tidak akan terwujud karena kesulitan keuangan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menentukan lokasi atau titik distribusi BBM harga tunggal, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.
"Jumlah warga diukur dulu, saya kira kalau dibangun di sini pengembang (mitra) juga menginginkannya. Artinya modal akan dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga akan sangat didukung dengan adanya penyalur BBM Satu Harga,” kata Saleh.***
