Network
PORTAL LEBAK - Uskup Agung Jakarta Profesor Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menegaskan Konferensi Waligereja Katolik Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin bagi perusahaan pertambangan.
“Saya tidak tahu kalau ormas lain, tapi KWI tidak akan memanfaatkan kesempatan ini karena ini bukan wilayah kita untuk mencari ranjau dan lain-lain,” kata Kardinal Suharyo selepas tiba mengunjungi kantor Kementerian Agama Daerah DKI Jakarta, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.
Kardinal Suharyo mengatakan, hal ini menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang bertujuan memberikan kesempatan kepada badan usaha yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan batu bara (ormas).
periode 2024-2029.
PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Komersial.
“Pelayanannya jelas sekali, KWI tidak terlibat dengan (perusahaan tambang) seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Izin Khusus Pengusahaan (IUPK) ormas keagamaan memiliki persyaratan yang ketat dan diberikan kepada unit usaha atau koperasi yang tergabung dalam ormas tersebut.
Baca Juga: Perusahaan Tambang Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemprov Papua Tengah
“Yang diperkenalkan lagi-lagi ditujukan untuk badan usaha ormas, persyaratannya juga sangat ketat,” kata Presiden Jokowi dalam siaran pers usai meninjau lokasi upacara peringatan 79 tahun berdirinya IKN oleh Republik.
Indonesia, dibuktikan dengan siaran digital yang disampaikan Ketua Sekretariat pada Rabu.
Presiden kembali menegaskan, IUPK diberikan kepada badan usaha yang tergabung dalam organisasi publik, baik berbentuk koperasi maupun perseroan terbatas (PT).
Presiden membantah IUPK diberikan kepada organisasi kemasyarakatan atau organisasi itu sendiri, melainkan kepada organisasi komersial.
Baca Juga: Pilkada Lebak 2024, Dede Supriyadi Sebut akan Naikan Honor Guru Ngaji, Guru Madrasah Hingga Penghulu
"Baik koperasi di ormas atau mungkin PT dan organisasi lainnya. Jadi yang diberikan IUPK adalah unit usahanya, bukan ormasnya," kata Kepala negara.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani kajian teknis terkait penerbitan IUPK kepada ormas keagamaan, sebelum Kementerian Investasi/BKPM menerbitkan izin.
Kepala Kantor Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono menjelaskan, ada kriteria yang harus dipenuhi badan usaha Ormas Keagamaan untuk mendapat insentif WIUPK.
dan mengajukan izin pengelolaan tambang seperti kapasitas finansial, kapasitas teknis, dan kapasitas manajemen.
Baca Juga: Simbol Warga Kehormatan Puspomad, Panglima TNI Terima Pin Gajah Mada
Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan diberikan kepada entitas komersial organisasi keagamaan publik juga akan dikelola oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lain terkait pemberian WIUPK yang diutamakan kepada badan usaha yang tergabung dalam organisasi keagamaan masyarakat."""
