PORTAL LEBAK - Meta Platform akan memungkinkan pengguna Facebook dan Instagram di beberapa negara, untuk menyerukan kekerasan terhadap Rusia dan tentara Rusia dalam konteks invasi Ukraina.
Ini berdasarkan email internal Facebook yang dilihat oleh Reuters pada Kamis, 10 Maret 2022 dan dilansir PortalLebak.com.
Kebijakan ini masuk dalam pengubahan sementara kebijakan ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Facebook.
Baca Juga: Rusia Akan Membatasi Akses Facebook Untuk 'Menyensor' Medianya terkait Serangan ke Ukraina
Perusahaan media sosial itu juga untuk sementara mengizinkan beberapa posting yang menyerukan kematian Presiden Rusia Vladimir Putin.
Termasuk seruan kematian atas Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di negara-negara; Rusia, Ukraina dan Polandia, menurut email internal itu.
"Sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, untuk sementara kami mengizinkan bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturan kami seperti pidato kekerasan seperti 'matikan penjajah Rusia'," ujar pernyataan itu.
Baca Juga: Google dan Facebook Meta Didenda Jutaan Euro Prancis, Karena Pelanggaran Cookie
"Kami masih tidak akan mengizinkan seruan yang kredibel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil Rusia," tambah juru bicara Meta dalam sebuah pernyataan.
Seruan kematian bagi para pemimpin itu akan diizinkan kecuali mengandung target lain atau memiliki dua indikator kredibilitas, seperti lokasi atau metode.
Satu email mengungkapkan dalam perubahan baru-baru ini, terdapat pada aturan perusahaan (Facebook-Red) tentang kekerasan dan hasutan.
Baca Juga: Selain Indra Kenz, Penyidik Polisi Akan Seret Pelaku Penipuan Lain di Kasus Binomo
Perubahan kebijakan sementara pada seruan kekerasan terhadap tentara Rusia berlaku di Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina, menurut satu email.
Dalam email yang baru-baru ini dikirim ke moderator, Meta menyoroti perubahan dalam kebijakan ujaran kebencian berkaitan tentara Rusia dan Rusia di konteks invasi.
Kebijakan di email itu mengizinkan pidato kekerasan T1 yang seharusnya dihapus, dikecualikan berdasarkan kebijakan Ujaran Kebencian ketika:
Baca Juga: Bambang Susantono Dilantik Sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN, Ini Profilnya
(a) menargetkan tentara Rusia, kecuali tawanan perang,
(b) menargetkan orang Rusia di mana jelas bahwa konteksnya adalah invasi Rusia ke Ukraina (misalnya, konten menyebutkan invasi, pembelaan diri, dll.)
"Kami melakukan ini karena kami telah mengamati bahwa dalam konteks khusus ini, 'tentara Rusia' digunakan sebagai proxy untuk militer Rusia. Kebijakan Ujaran Kebencian terus melarang serangan terhadap orang Rusia," tulis email tersebut," ungkap pernyataan itu.
"Pekan lalu, Rusia mengatakan telah melarang Facebook di negara itu sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai pembatasan akses ke media Rusia di platform tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Permintaan Pesawat Kargo Tinggi, Embraer Luncurkan Program 'Konversi Kargo E-Jet'
"Moskow telah menindak perusahaan teknologi, termasuk Twitter, yang mengatakan itu dibatasi di negara itu, selama invasi ke Ukraina, yang disebutnya "operasi khusus." paparnya lagi.
Banyak platform media sosial utama telah mengumumkan pembatasan konten baru seputar konflik, termasuk memblokir media pemerintah Rusia RT dan Sputnik di Eropa.
Pasalnya pemerintah Rusia dan Sputnik ditengarai telah menunjukkan penyimpangan dalam beberapa kebijakan mereka selama perang.
Baca Juga: Cek Fakta: Seorang Perempuan Mengaku Dipaksa Tanda Tangan agar Ibunya 'Dicovidkan'
Email juga menunjukkan bahwa Meta akan mengizinkan pujian dari batalion sayap kanan Azov, yang biasanya dilarang, dalam perubahan yang pertama kali dilaporkan oleh The Intercept.
Juru bicara Meta Joe Osborne sebelumnya mengatakan perusahaan itu "untuk saat ini, membuat pengecualian sempit".
Pengecualian untuk memuji Resimen Azov secara ketat dalam konteks membela Ukraina, atau dalam peran mereka sebagai bagian dari Garda Nasional Ukraina."***