Network
PORTAL LEBAK - Rusia pada hari Jumat 23 September 2022 ini, akan menjalankan rencananya untuk mencaplok sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Ini dilakukannya melalui pemilihan suara dengan mekanisme referendum di empat wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia.
Tindakan ini dinilai Barat sebagai langkah yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan secara signifikan meningkatkan perang.
Baca Juga: Jenderal Amerika: Rusia Kalah Dibeberapa Pertempuran di Ukraina, Tidak Jelas Bagaimana Sikapnya
Padahal sejak hampir tujuh bulan perang, Rusia dinilai kalah secara kritis di medan perang, di timur laut Ukraina, awal bulan ini.
Selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mendukung referendum di wilayah yang dikuasai Rusia, setelah warganya meminta pemungutan suara dipercepat untuk bergabung dengan Rusia.
Para penduduk Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR), yang diakui Putin telah independen sebelum telah melakukan langkah administrasi oleh Rusia di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, akan menggelar pemungutan suara.
Baca Juga: Prajurit Rayakan Penguasaan Wilayah di Timur Laut Ukraina, Setelah Pasukan Rusia Ditarik Mundur
Pemungutan suara, yang Barat dan Ukraina katakan adalah palsu, akan dimulai pada hari Jumat dan akan berakhir pada hari Selasa, setelah itu diumumkan hasilnya.
Dikutip PortalLebak.com dari Reuters, Rusia diduga akan secara resmi mencaplok daerah-daerah itu setelah hasil referendum diumumkan.
"Kremlin mengorganisir referendum palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Presiden AS Joe Biden pada Sesi ke-77 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca Juga: Ukraina Tuduh Rusia Menyerang Jaringan Listrik, Jadi Balasan Atas Serangan Masif Ukraina
"Ukraina memiliki hak yang sama yang dimiliki oleh setiap negara berdaulat. Kami akan berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina," kata Biden.
Dia menyatakan tindakan Rusia adalah perang dan ujian di masyarakat global antara demokrasi dan otokrasi.
Negara Ukraina, yang berbatasan langsung dengan Rusia, merdeka, pasca-Soviet dibubarkan dan telah diakui di bawah Memorandum Budapest 1994.
Baca Juga: Pemerintah Kota Cilegon Buka Lowongan Ribuan Tenaga PPPk, Ini Formasinya
Peremerintah Ukraina menyatakan tidak akan pernah menerima kendali Rusia atas wilayahnya dan akan berperang sampai tentara Rusia terakhir dikeluarkan.
Sedangkan Presiden Putin, pemimpin tertinggi Rusia sejak 1999, mengatakan Rusia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berada di wilayah yang dikontrolnya dan yang katanya ingin memisahkan diri dari Kyiv.
Dia menjadikan perang sebagai pertempuran untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia di Ukraina timur dari penganiayaan.
Baca Juga: Kylian Mbappe dan Oliver Giroud Jadi Motor Timnas Prancis Pecundangi Austria 2-0
Putin juga berupaya menggagalkan apa yang dia katakan adalah plot Barat untuk menghancurkan Rusia. Ukraina membantah penutur bahasa Rusia telah dianiaya.
Dalam peringatan nuklir langsung ke Barat, Putin mengatakan dia akan mempertahankan wilayah Rusia - dan wilayah Ukraina ini akan segera dianggap sebagai wilayah Rusia oleh Moskow - dengan segala cara yang dia miliki.
Tidak jelas persis bagaimana pemungutan suara akan bekerja di zona perang ketika begitu banyak orang telah mengungsi.
Baca Juga: Pematung Irak Ciptakan Kembali Patung yang Dihancurkan ISIS dan Lestarikan Sejarah Irak
Rusia menguasai sebagian besar Luhansk dan Kherson, sekitar 80 persen Zaporizhzhia dan hanya 60 persen Donetsk. Pertempuran berlanjut di keempat wilayah.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan pejabat yang ditempatkan Rusia di wilayah tersebut menetapkan target untuk jumlah pemilih yang diciptakan dan tingkat persetujuan, dengan beberapa angka partisipasi sudah disepakati.
Konflik di Ukraina timur dimulai pada 2014 setelah seorang presiden pro-Rusia digulingkan dalam Revolusi Maidan Ukraina dan Rusia mencaplok Krimea.
Baca Juga: Presiden Bayern Munchen Tegaskan Posisi Nagelsmann Sebagai Der Trainer Aman
Sementara separatis yang didukung Rusia di Donbas - yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk - berusaha melepaskan diri dari kendali Kyiv.
Setelah pasukan Rusia menguasai Krimea, yang memiliki mayoritas etnis Rusia dan dipindahkan ke Ukraina pada masa Soviet, pada 27 Februari 2014, sebuah referendum untuk bergabung dengan Rusia diadakan pada 16 Maret.
Para pemimpin Krimea mendeklarasikan 97 persen suara untuk memisahkan diri dari Ukraina.
Baca Juga: Temui Kecoa Cyborg Asal Jepang, Dia Bisa Mendeteksi Korban Terjebak di Daerah Bencana Gempa Bumi
Rusia secara resmi menambahkan Krimea ke wilayahnya pada 21 Maret. Kyiv dan Barat mengatakan referendum itu melanggar konstitusi Ukraina dan hukum internasional.
"Mulai minggu depan, Rusia akan menganggap wilayah Ukraina ini sebagai bagian dari Rusia, dan mereka akan mengklaim setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali wilayah kedaulatan mereka sendiri sebagai 'invasi Rusia'," kata Cleverly dari Inggris.***
