BNPT: Waga Binaan Napi Teroris atau Napiter Harus Menerima Pancasila Kembali Setelah Netralisasi

- 30 Januari 2024, 13:00 WIB
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid mengatakan bahwa program deradikalisasi dapat mengembalikan para narapidana terorisme (napiter) maupun mantan napiter untuk bisa kembali menerima sistem demokrasi dan Pancasila.
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid mengatakan bahwa program deradikalisasi dapat mengembalikan para narapidana terorisme (napiter) maupun mantan napiter untuk bisa kembali menerima sistem demokrasi dan Pancasila. /Kemenkumham/

PORTAL LEBAK - Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan, program deradikalisasi akan membuat para narapidana dan mantan narapidana teroris (napiter) kembali menerima sistem demokrasi dan Pancasila.

“Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar Ba’asyir merupakan mantan narapidana yang beberapa waktu lalu mengumumkan akan mengikuti proses demokrasi, khususnya pemilu,” kata Nurwakhid dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Dijelaskannya, program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi ekstremisme yang terjadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019.

Baca Juga: Densus 88 tangkap dua tersangka teroris yang berencana sabotase pemilu 2024

Melalui penerimaan ini, kata dia, para mantan narapidana bisa berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan memastikan pemilu sukses dan terselenggara dengan damai, seperti yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir.

Artinya dia (Ba'asyir) tidak lagi curiga dan melarang demokrasi. “Paling tidak radikalismenya sudah turun, jadi kami hormati,” ujarnya.

Nurwakhid juga berharap para mantan narapidana yang belum menyadarinya bisa mengikuti dan menerima sistem demokrasi dan Pancasila. Sebab Pancasila dan demokrasi merupakan kesepakatan bersama yang ditetapkan dalam konstitusi negara.

“Yang tidak sadar tentu akan golput, melarang demokrasi, melarang pemilu dan tugas kita (BNPT) membina mereka secara moderat,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Polisi Ditangkap, Mereka Diduga Terlibat Dalam Aksi Terorisme Karyawan PT KAI

Halaman:

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x