Organisasi Mahasiswa HMI dan PW PII Gelar Dialog Publik, PJ Bupati: Pemkab Perlu Saran Pembangunan Lebak

- 31 Desember 2023, 00:44 WIB
Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis penyelamat Organisasi (HMI MPO) dan Pelajar IsIam Indonesia (PII) menggelar acara Dialog Publik di Gedung DPRD, Kabupaten Lebak, Sabtu 30 Desember 2023.
Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis penyelamat Organisasi (HMI MPO) dan Pelajar IsIam Indonesia (PII) menggelar acara Dialog Publik di Gedung DPRD, Kabupaten Lebak, Sabtu 30 Desember 2023. /Foto: Portal Lebak/Muhamad Ridwan/

Selain itu juga, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan meminta masukan dari aktivis dan Mahasiswa terkait pembangungan selama menjabat sebagai Pj Bupati Lebak.

"Mudah mudahan para Narasumber akan mendetailkan karena saya perlu masukan juga dari para aktivis dan teman-teman Mahasiswa juga terkait pembangunan," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tebar Janji Politik Luncurkan 'Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana'

"Saya menjabat Pj Bupati Lebak bisa dikatakan panjang waktunya dalam jangka waktu 1 tahun maksimal bisa juga dikatakan pendek waktunya ketika bicara pembangunan Lebak yang punya potensi cukup besar, luasnya, jumlah penduduknya, kalau bicara tentang pembangunan untuk kedepannya," paparnya.

Disisi lain, Anggota DPR-RI Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan terkait kendala Disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial karena keterbatasan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk.

Pembuatan itu pun secara langsung digelar oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang bisa langsung melaporkan ke pihak Desa secara langsung oleh pihak keluarganya.

Baca Juga: Pemerintah: Pajak Rokok Elektronik akan Berlaku pada Tanggal 1 Januari 2024, Ini yang Diatur

"Saya rasa KTP kan salah satu kewajiban kita sebagai Warga Negara untuk memiliki KTP, kalau memang saudara kita kaum difabel tersebut tidak punya Kartu Tanda Penduduk, keluarganya bisa langsung melapor ke pihak Desa, agar nanti pihak desa yang menjembatani atau mengakomodir pembuatannya ke Pihak Disdukcapil, "paparnya.

"Kalaupun seandainya pihak Desa tidak mau membantu sodara kita yang berkebutuhan Khusus, kita lah sebagai pemuda, ayo kita bantu kita yang datang ke Disdukcapil, datang dan perjuangkan, warga berhak mendapatkan bantuan tapi ia belum mempunyai syarat Kartu Tanda Penduduk," ucapnya.

"Begitu jadi saya rasa tidak semua pembangunan bangsa ini kita serahkan ke pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pemerintah pusat. Kita sebagai masyarakat harus berkontribusi jug dalam pembangunan itu," tegasnya.

Halaman:

Editor: Dwi Christianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah