Network
PORTAL LEBAK - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menangani khusus kasus yang melibatkan berbagai instansi atas maraknya kasus perundungan 'bullying; di Indonesia, khususnya perundungan anak.
“Penanganan lebih khusus menjadi penting agar pengusutan kasus bullying anak dapat berjalan dengan optimal karena dalam perundungan anak," ujar Puan Maharani dari keterangan yang dikutip PortalLebak.com dari Antara di Jakarta, Jumat 29 September 2023.
"Pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur sehingga membutuhkan perlakuan dan pendampingan khusus, termasuk pada sistem peradilannya,” jelas Puan Maharani.
Baca Juga: Puan Maharani: Saya Berharap KTT ASEAN akan Menghasilkan Langkah Konkrit bagi Perdamaian di Myanmar
Berbagai instansi yang perlu ikut dilibatkan dalam penanganan khusus kasus perundungan anak, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag),
Termasuk di dalamnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Polri, hingga lembaga kemasyarakatan lainnya yang fokus pada perlindungan anak.
“Karena masalah bullying banyak sekali irisannya. Dukungan pemerintah diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga guna memastikan anak dapat berkembang secara fisik dan mental,” ujarnya.
Baca Juga: Siswa SMP Pelaku Perundungan yang Viral di Cimanggu, Ditangkap Polres Cilacap
Tangani Kasus Perundungan Anak
Sebab, kata Puan, perundungan bisa disebabkan oleh banyak faktor, baik dari lingkungan sekitar maupun dalam keluarga, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena saling bergantung.
“Dalam banyak kasus, ternyata pelaku melakukan bullying karena merekalah korbannya. “Kurangnya sistem pendukung dan konten gratis di media sosial mungkin menjadi penyebabnya,” katanya.
Pada saat yang sama, tambahnya, dampak bullying dapat menyerang anak secara psikologis dan fisik, sehingga berpotensi menyebabkan mereka mengalami depresi hingga meninggal dunia atau melakukan tindakan nekat lainnya.
Menurutnya, banyaknya kasus perundungan yang muncul belakangan ini membuat Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat terkait perundungan.
Mulai dari kasus siswa yang matanya tertusuk bakso cilok hingga mengakibatkan buta, disusul kasus siswa SMA di Cilacap, Jawa Tengah, di-bully hingga menyebabkan tulang rusuk korban patah.
Untuk itu Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program untuk mengembangkan karakter positif peserta didik melalui pendidikan akhlak dan budi pekerti, karena Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan faktor akademik saja.
“Padahal, penanaman moralitas melalui pendidikan karakter sangat diperlukan bagi anak-anak kita agar mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat, berbudaya, beretika, dan berkarakter kuat. orang-orang yang berkelakuan baik,” katanya.
Ia meminta pemerintah memetakan faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya insiden bullying di tanah air, dimana tercatat 226 insiden bullying pada tahun 2022, berdasarkan data Komisi Perlindungan Manusia Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Pekerja Guru Indonesia (FSGI).
“Hal ini dicatat karena kita tahu bahwa kita sering menghadapi perilaku intimidasi di berbagai tingkat lingkungan. Kita perlu memperhatikan skala dampak dari perilaku intimidasi tersebut," paparnya.
Baca Juga: Pelayanan RSUD Adjidarmo Terkesan Lambat dan Alat CT Scan Rusak Setahun Terakhir
Puan meminta pemerintah membuat program pencegahan dan mengoptimalkan penanganan kasus perundungan dari sisi kesehatan.
“Kita semua bertanggung jawab atas masa depan anak-anak Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin negara ini. “Semua pihak harus berperan, termasuk kami di DPR yang akan terus mendorong terciptanya lingkungan ramah anak di semua tingkatan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat berperan bijak dalam menyikapi permasalahan perundungan pada anak. “Ini tidak berarti menanggapi pelecehan dengan lebih banyak pelecehan, karena tindakan berulang seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca Juga: Pelayanan RSUD Adjidarmo Terkesan Lambat dan Alat CT Scan Rusak Setahun Terakhir
Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif Komunikasi yang ketat antara semua pihak dapat mencegah pelecehan lebih lanjut. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk generasi mendatang. bersama-sama,” kata Puan.***
