PORTAL LEBAK - Pintu maaf akan dibuka selebar-lebarnya bagi Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, jika ia mengakui kekeliruannya terlibat upaya ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa.
Pernyataan ini keluar dari mulut Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Semua ada kurang dan salah-salahnya. Apabila beliau menyadari kekeliruannya saya pribadi, tentu memaafkannya. Sebagai mantan prajurit dan mantan panglima, Saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer,” ungkap AHY usai menampilkan video testimoni saksi peserta KLB di Kantor Pusat DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: Ribuan Pengunjuk Rasa Turun, Setelah Militer Myanmar Makin Brutal
Baca Juga: Presiden Jokowi: BPPT Harus Jadi Pusat Kecerdasan Buatan Indonesia
Moeldoko, menurut AHY, terlibat dalam KLB, yang menurut AHY ilegal dan melawan hukum. Fakta ini, dinilai AHY telah menyakiti hati jutaan kader Partai Demokrat. Namun AHY menegaskan tidak memiliki dendam pribadi terhadap Moeldoko.
“Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau (Moeldoko), tetapi jujur yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat,” pungkas AHY, seperti PortalLebak.com kutip dari Antara, Selasa 9 Maret 2021.
Sebelumnya, Jenderal TNI Purn Moeldoko melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat, oleh ketua sidang Jhoni Allen Marbun, Jumat 5 Maret 2021.
Baca Juga: Sempat Terpapar Covid-19, Rina Nose Mengaku Awalnya Karena Tersedak Nasi
Baca Juga: Meghan Markle Ungkap Perilaku Rasisme Keluarga Kerajaan Inggris
Pertemuan KLB itu dihadiri 412 peserta, menyatakan AHY demisioner sebagai ketua umum. padahal AHY baru ditetapkan sebagai pimpinan periode 2020-2025 pada Kongres Partai Demokrat lima minggu lalu.
Kongres Luar Biasa Partai Demokrat ini, juga turut menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021-2025.
Setelah KLB tersebut, AHY pun datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Senin, untuk menyerahkan sejumlah dokumen.
Baca Juga: Fans BLACKPINK Minta YG Entertainment Stop Sabotase Lisa
Baca Juga: Ikatan Cinta 8 Maret 2021: Aldebaran Tahu Reyna Hampir Hilang Karena Ulah Elsa, Bagaimana Reaksinya?
AHY menyerahkan dokumen, diantaranya berisi anggaran dasar/anggaran rumah tangga, serta daftar pengurus partai, sebagaimana yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.***