Network
PORTAL LEBAK - Pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), dinilai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional.
Dengan AHY menyatakan dalam konstitusi partai dijelaskan penyelenggaraan KLB harus disetujui dan didukung minimal 2/3 DPD Partai Demokrat, setengah jumlah DPC Demokrat dan harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"KLB yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, didasari niat dan dilakukan cara yang buruk. Ada yang katakan KLB tersebut bodong, namun jelas ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan konstitusi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers yang dikutip PortalLebak.com dari Antara, di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.
Baca Juga: Begini Cara dan Aturan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara ASN 2021
Baca Juga: Enam Polwan Brimob Terbaik Diterjunkan, Buru Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua
Menurut AHY, para peserta KLB bukanlah para pemilik suara yang sah, karena status mereka adalah mantan kader Demokrat yang telah diberhentikan tetap dan tidak hormat.
"Kami sudah pegang surat kesetiaan dan penolakan KLB dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat, sampai Jumat pagi ada 93 persen pemilik suara sah berada di tempat masing-masing. Dan ada 7 persen itu sudah kami ganti, sudah di-Plt-kan," ungkap AHY.
"Seharusnya 2/3 Ketua DPD hadir, namun faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat tidak ikut KLB dan berada di daerah masing-masing, dan para Ketua DPC tidak ikut, mereka solid pada partai dan kepemimpinan Demokrat yang sah," pungkasnya.
