PORTAL LEBAK - Demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia. Hal ini terungkap dari survei terbaru yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang diumumkan, Minggu 18 April 2021.
Sebanyak 56,9 persen dari 1.200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disurvei LSI, menyatakan cukup setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia. Bahkan 25,7 persen PNS lainnya memilih sangat setuju.
"Dalam survei persepsi itu, terdapat 3,7 persen PNS yang tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di Indonesia. Sedangkan 12,8 persen PNS lainnya memilih bersikap netral," papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat rilis hasil survei secara virtual, yang diperoleh PortalLebak.com, dari laman lsi.or.id, Minggu 18 April 2021.
Baca Juga: Enam Juta Bahan Baku Vaksin Covid-19 Sinovac China, Tiba di Tanah Air
Baca Juga: Klasemen Sementara MotoGP Portugal, Insiden Kecelakaan Menguntungkan Hingga Merugikan Pembalap
Menurut Djayadi, temuan itu menjadi salah satu tantangan terhadap pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia.
"Komitmen (PNS-Red) atas demokrasi penting bagi birokrasi, indikasi itu terkait soal transparansi, pelayanan yang diskriminatif atau tidak diskriminatif," ujar Djayadi.
Djayadi menambahkan, sikap positif terhadap demokrasi pada diri PNS, tidak berbeda jauh dengan sikap mayoritas responden dari kelompok masyarakat lain, yang disurvei pada September 2019.
Baca Juga: Milan Sedikit Gugup Lawan Genoa, Namun Bisa Raih Kemenangan 2-1 di Liga Italia Serie A
Setelah membandingkan data, LSI berkesimpulan, kecenderungan PNS dan masyarakat lain, berkisar 80 persen lebih, menyatakan mendukung demokrasi.
Namun, jika harus memilih antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, mayoritas responden lebih memilih bahwa kebijakan terkait ekonomi harus lebih dikedepankan, daripada melaksanakan nilai-nilai dan praktik demokrasi.
Sekitar 41,5 persen responden PNS memilih cukup setuju bahwa ekonomi harus lebih dikedepankan, sementara 11,4 persen lainnya memilih sangat setuju.
Baca Juga: PLN Berhasil Membangun Menara Transmisi Listrik Darurat, Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja
Hanya 16,7 persen PNS yang memilih sedikit tidak setuju dan 2,8 persen lainnya memilih sangat tidak setuju, demikian hasil survei LSI yang diterbitkan, Minggu.
Hasil penelitian LSI di atas, merupakan bagian dari penelitian mengenai 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS' yang digelar oleh LSI, pada periode 3 Januari sampai 31 Maret 2021 lalu.
Sedikitnya 915.504 pegawai negeri sipil (PNS) atau 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia, terpilih sebagai responden survei LSI.***