PORTAL LEBAK - Setelah menangkap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, serta keenam tersangka lainnya, termasuk ajudannya, M Izza Muhtadin, pada 9 Mei 2021, pihak kepolisian merilis hasil pengembangannya ke publik.
Penyidik kepolisian menemukan bukti-bukti mengenai aliran sejumlah dana yang diterima oleh Novi Rahman Hidayat dari 5 orang pemberi suap.
Dijelaskan oleh Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono bahwa uang tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi Novi Rahman Hidayat
“Penyidikan masih berjalan, masih terus kami dalami, penyidikan sementara aliran dana masih untuk kebutuhan atau keuntungan pribadi saja,” ujar Brigjen Pol. Rusdi Hartono di Mabes Polri, seperti dikutip PortalLebak.com dari Tribrata News, 20 Mei 2021.
Brigjen Pol. Rusdi menyebutkan aliran dana dari praktik jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Nganjuk sebagai uang suap atas jabatan yang diberikannya.
Penyidik belum menemukan indikasi aliran dana jual beli jabatan tersebut mengalir ke partai politik (parpol) pengusungnya maju sebagai bupati Nganjuk.
“Sampai saat ini masih untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan,” tambah Brigjen Pol. Rusdi.
Tercatat dalam berkas pertama dalam pengembangan kasus suap Novi Rahman Hidayat pihak penyidik telah memeriksa sebanyak 11 orang saksi.
Berkas kedua tercatat atas nama M Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati Nganjuk, dengan jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 8 orang.
Sebelumnya, Novi Rahman Hidayat, M Izza Muhtadin, dan kelima Camat yang diantaranya terdiri dari Dupriono (Camat Pace), Edie Srijato (Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro), Haryanto (Camat Berbek), Bambang Subagio (Camat Loceret), dan Tri Basuki Widodo (mantan Camat Sukomoro).
Ketujuh orang tersebut ditangkap bersama barang bukti berupa uang tunai senilai Rp647,9 juta yang tersimpan di brangkas pribadi sang Bupati Nganjuk.
Selain itu juga diamankan 8 unit telepon genggam dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.
Kelima camat tersebut dikabarkan tengah mengincar jabatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Untuk kasus transaksi jabatan ini Novi Rahman Hidayat dan ajudannya terancam dikenai Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sedangkan kelima tersangka yang lain, yaitu para Camat dan mantan Camat akan dikenai Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.***