PORTAL LEBAK - Perdebatan mengenai laporan seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun kepada dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, masih hangat diperbincangkan masyarakat.
Sontak laporan dugaan korupsi oleh Ubedilah Badrun dirasa telah mencemarkan nama baik keluarga Presiden, khususnya Wali Kota Surakarta Gibran dan putra bungsu Jokowi, Kaesang.
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Rudyatmo, berpendapat mendukung dan mendesak KPK untuk segera menyelesaikan isu dugaan korupsi yang dibuat Ubedilah Badrun untuk membersihkan nama baik dua orang yang dilaporkan.
"Kami sangat berharap kalau memang laporan ini dilakukan telaah dan verifikasi oleh KPK, mestinya KPK segera menyampaikannya kepada publik," kata Hadi Rudyatmo, dikutip PortalLebak.com dari saluran YouTube KompasTV, 14 Januari 2022.
Pelaporan kasus korupsi kepada Gibran dan Kaesang disinyalir Rudyatmo sebagai aksi pembunuhan karakter di tengah persiapan tahun politik 2024, padahal Gibran saat ini belum lama terjun ke dunia politik.
"Namanya kalau hanya duga-menduga itulah salah satu yang saya katakan pembunuhan karakter," jelas Rudyatmo.
Baca Juga: Usaha Masyarakat Lokal Diprioritaskan Terlibat Pada Seri MotoGP Mandalika 2022
Mantan Wali Kota Solo itu menekankan dugaan yang dilaporkan ke KPK semestinya dibarengi dengan bukti-bukti.
Namun jika nanti hasil telaah dan verifikasi oleh KPK tidak membuktikan indikasi korupsi, Rudyatmo ingin semuanya disampaikan ke publik dan sepenuhnya diserahkan kepada Gibran dan Kaesang.
"Kalau verifikasi dan telaah (oleh KPK) tidak terbukti, ya mohon maaf harus disampaikan ke publik. Dan Kalau memang dugaan itu tidak benar serahkan saja pada dua anak presiden ini," ujarnya.
Baca Juga: Usaha Masyarakat Lokal Diprioritaskan Terlibat Pada Seri MotoGP Mandalika 2022
Mengenai pernyataan pembunuhan karakter di tengah persiapan tahun politik 2024 yang dilakukan Ubedilah sebagai pelapor kasus korupsi Gibran dan Kaesang, dirinya menampik tuduhan tersebut.
"Itu tidak pembunuhan karakter, ini kan proses hukum. Biarlah KPK yang membuktikan," ujar Ubedilah.***