PORTAL LEBAK - Dugaan maling uang rakyat (korupsi) Gubernur Papua, Lukas Enembe, tak hanya berupa suap gratifikasi sejumlah Rp1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Mahfud MD, memaparkan, informasi transaksi Lukas Enembe diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Dugaan korupsi yang dijatuhkan ke Lukas Enembe yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar," ujar Mahfud MD.
"Ada laporan dari PPATK soal dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang dalam jumlah ratusan miliar rupiah," jelas Mahfud.
Keterangan ini diungkap Mahfud ketika mebeberkannya, di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Senin, 19 September 2022.
Dugaan maling uang rakyat itu, menurut Mahfud dicatat melalui 12 hasil analisis yang dikeluarkan PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PPATK saat ini, lanjut Mahfud juga telah memblokir dan/atau membekukan rekening Lukas Enembe senilai Rp71 miliar.
Terdapat pula kasus korupsi yang lain dan diduga menyangkut dengan kasus Enembe, seperti soal dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.
Setali tiga uang, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan ada pembekuan dan/atau penghentian transaksi keuangan terkait kasus Lukas Enembe digelar dalam 11 penyedia jasa layanan keuangan.
Baca Juga: Virtual Reality Melesat Dalam KPop, Saat Teknologi Metaverse Menembus Acara TV
Transaksi Enembe tersebar seperti ke bidang asuransi dan bank. Mahfud MD juga mengungkap mayoritas transaksi keuangan ternyata dilakukan oleh anak Enembe.
Yustiavandana sekaligus mebeberkan dari 12 hasil analisis keuangan pihaknya, telah diselidiki sejak 2017 dengan beragam variasi kasus.
Beberapa diantaranya, yakni setoran tunai dan setoran lewat pihak-pihak lain yang jumlahnya mencapai hingga ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: Tiga Formula Presiden Jokowi Tingkatkan Produksi Nasional Demi Hapus Impor Kacang Kedelai
"Contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55.000.000 dolar atau Rp560 miliar," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikutip PortalLebak.com dari Antara.
"Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, 5.000.000 dolar," tambahnya.
Yustiavandana membongkar, bahwa PPATK telah menemukan catatan atas pembelian perhiasan berupa jam tangan dari setoran tunai itu, senilai 55.000 dolar AS.
"PPATK sekaligus meraih informasi, bekerja sama dengan negara lain, ditemukan ada aktivitas perjudian di dua negara berbeda, dan itu juga telah kami analisis sampaikan kepada KPK," pungkasnya.***