PORTAL LEBAK - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membantah anggapan mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), karena tugas diemban oleh Presiden Jokowi.
“Tidak juga, saya tidak merasa seperti itu, tapi penilaian politik eksternal memang seperti itu, ya silakan. Maksud saya sejauh ini, mungkin dua bulan terakhir, koordinasi Panglima (TNI), Kapolri, Kejaksaan Agung, dan sebagainya.
langsung ke presiden, mungkin itu ide Pak Hasto, itu bukan masalah besar bagi saya,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat wawancara konferensi pers di Jakarta, Kamis 1 Februari 2024, menilai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam karena sebagian fungsinya sebagai Menteri Koordinator diemban oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Petani Jawa Tengah bantah Statement Mahfud soal sertifikat redistribusi
Namun, Hasto tak menjelaskan lebih lanjut. Mahfud MD menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Perancis dan Keamanan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis sore.
Mahfud dalam suratnya menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Sebab, ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.
Dalam jumpa pers, Mahfud terus menjelaskan bahwa keputusannya mundur karena merasa tidak pantas berada di pemerintahan Presiden Jokowi, namun memiliki sikap yang bertentangan dengan pimpinan tertinggi pemerintahan lainnya.
“Kita sudah bicara, saya perlu mengambil langkah mundur, itu masalahnya.
Untuk apa? Saya tidak bisa menentang (melawan catatan redaksi) politisi atau calon yang didukung Pak Jokowi." papar Mahfud.
Jadi kalau saya terus (menjabat), itu tidak baik, kata Mahfud saat konferensi pers di kantor kemenkopolhukam.
Lalu, Mahfud saat memimpin rapat kemarin pagi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena tak ingin terjerat masalah konflik kepentingan.
Baca Juga: Gus Mus: Ada Republik Rasa Kerajaan, Ini Pandangan Dulur Ganjar Pranowo DGP
Selama kurang lebih tiga bulan, Mahfud berperan ganda, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta calon wakil presiden.
"Ternyata sepulang kerja saya sibuk, dan kadang saya merasa ada konflik kepentingan, kalau saya ke daerah sebagai Menko dan bukan sebagai Cawapres, kadang ada yang teriak 'Pak Wakil'. Jadi, (Saya) menjadi kesal dan harus berhenti berjalan atau berkeliaran ke mana-mana sebagai Menko Polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan Staf Kemenko Polhukam,
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Jumat sore mengumumkan Keputusan Presiden resmi memberhentikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Wondama Sewa Helikopter Untuk Kirim Logistik Pemilu di Daerah 3T
Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, sebagai Penjabat Menteri Koordinator (plt.) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga diangkat pemimpin tetap baru.***