Network
Baca Juga: Suryo Prabowo Ngetweet Tips Mengkritik Pemerintah Tanpa Perlu Khawatir Dipanggil Polisi
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa UGM Sindir Presiden Jokowi, Ini Ca
“Jadi kalau kita ambil dari visibility studies, perlu dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari aspek teknikalnya, SDM sudah oke dan sarpras sudah ada. Kemudian aspek ekonomi, juga harus dilihat supply dan demand-nya, hingga dampak bagi perekonomian daerah nantinya. Selanjutnya aspek legalitas, sejauh ini bupati selaku pemerintah daerah sudah mendukung dan semua sudah oke,” kata Tiffatul usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan mitra kerja terkait, di Sijunjung, pada 12 Januari tahun lalu.
Kendala berikutnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, terkait masalah sistem kerja sama antar instansi. Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu potential buyer harus dipastikan apakah betul-betul tertarik untuk menggunakan potensi gas bagi sumber pendukung kegiatan operasinya.
“Sementara kalau melihat kurva PLN, jika telah mencapai peak load, maka urutannya akan menggunakan PLTA, kemudian PLTU guna mengisi kebutuhan beban itu tadi. Selanjutnya barulah PLTD, kemudian yang paling terakhir digunakan yakni PLTG. PLTG paling terakhir dalam kurva, jawabannya karena gas itu mahal jika dioperasikan untuk listrik. Selama PLN masih punya PLTA dan PLTU, serta cadangan baru bara masih banyak, buat apa membeli gas? Tentu akan menjadi tidak ekonomis,” kata Tifatul.
Baca Juga: Waspada, Di Lebak Sudah 40 Orang Meninggal Karena Terpapar Covid-19
Baca Juga: Alhamdulillah, Petani Lebak Akan Memasuki Musim Panen Raya Padi di Februari-Maret
Meski tidak dapat dipungkiri bahwa gas bumi merupakan salah satu clean energy, atau sebagai energi transisi dari fossil energy menuju energi baru terbarukan (EBT), namun Tiffatul menyangsikan PLN akan mampu menyerap pasokan gas secara penuh, terlebih jika melihat besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan.
“Kalaupun nantinya mereka (PLN, red) mendapat intervensi, tetap saja harus ekonomis. Ya, mungkin saja mereka beli tetapi tidak banyak. Mungkin dibeli sedikit lah. Tapi kalau secara hukum ekonomi tidak menguntungkan, ngapain keluar duit terus, nanti kinerjanya malah jadi nggak bagus. Makanya, kita harus ketemu dan harus clear, jangan kasih PHP terus. Setelah ini kita follow up terus. Sijunjung harus segera aktif, PT RBB jangan pasif menunggu saja, tetapi harus dikawal terus perkembangannya sampai dimana,” ujarnya.
