Network
Setelah membandingkan data, LSI berkesimpulan, kecenderungan PNS dan masyarakat lain, berkisar 80 persen lebih, menyatakan mendukung demokrasi.
Namun, jika harus memilih antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, mayoritas responden lebih memilih bahwa kebijakan terkait ekonomi harus lebih dikedepankan, daripada melaksanakan nilai-nilai dan praktik demokrasi.
Sekitar 41,5 persen responden PNS memilih cukup setuju bahwa ekonomi harus lebih dikedepankan, sementara 11,4 persen lainnya memilih sangat setuju.
Baca Juga: PLN Berhasil Membangun Menara Transmisi Listrik Darurat, Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja
Hanya 16,7 persen PNS yang memilih sedikit tidak setuju dan 2,8 persen lainnya memilih sangat tidak setuju, demikian hasil survei LSI yang diterbitkan, Minggu.
Hasil penelitian LSI di atas, merupakan bagian dari penelitian mengenai 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS' yang digelar oleh LSI, pada periode 3 Januari sampai 31 Maret 2021 lalu.
Sedikitnya 915.504 pegawai negeri sipil (PNS) atau 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia, terpilih sebagai responden survei LSI.***
