Network
Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan bahwa posisi Indonesia mendorong inisiatif pengabaian HAKI vaksin COVID-19 atau juga disebut sebagai TRIPS waiver melalui forum-forum internasional. Indonesia akan memegang presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 dan menjadi tuan rumah pertemuan forum ekonomi global terbesar ini pada November 2022. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa momentum ini menjadi kesempatan emas untuk mengangkat isu pemulihan dari pandemi COVID-19 dan akses vaksin yang terjangkau bagi seluruh warga dan mendorong lahirnya kebijakan produksi dan distribusi vaksin secara global yang lebih cepat dan terjangkau melalui inisiatif pencabutan HAKI vaksin COVID-19.
Meski demikian, isu HAKI bukan kendala satu-satunya untuk mewujudkan akses vaksin yang terjangkau. Jika inisiatif pengabaian HAKI (TRIPS waiver) dilaksanakan pun, Indonesia masih menghadapi kendala keterbatasan teknologi. “Kalau sekarang TRIPS waiver disepakati, kita (melalui PT Bio Farma) bisa bikin (vaksin) tidak? Mereka akan bilang belum bisa bikin. Masih ada teknologi yang belum dimiliki PT Bio Farma untuk membuat vaksin. Perlu ada bantuan teknologi dari vaccine manufacturer”, ujar Rudjimin.
C20 Indonesia juga menyoroti anggaran vaksin pemerintah Indonesia yang dinilai belum mencukupi dan birokrasi vaksin nasional yang rumit.
“Jumlah (vaksin) yang dibeli masih kurang, ini tercermin dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk vaksin boleh dibilang masih kecil. Belum lagi soal birokrasi vaksin di Indonesia yang masih complicated (rumit), ditambah lagi dengan kurangnya dukungan rantai distribusi vaksin Indonesia.”, tegas Tatat, anggota C20 Indonesia dari lembaga Oxfam in Indonesia.
Dalam mewujudkan akses vaksin yang terjangkau, C20 Indonesia menyuarakan sejumlah rekomendasi untuk mengoptimalkan peran diplomasi Indonesia pada G20 2022.***
